Kota-kota besar macam Surabaya tempat kami tinggal makin dimudahkan dengan layanan transportasi umum berbayar online. Tarifnya juga relatif terjangkau.
PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali, menyayangkan terjadinya keributan sopir transportasi konvensional dengan transportasi daring di…
Dengan menggunakan mobil rental dan akun grab temannya, Nurohim berpura-pura menjadi sopir taksi online untuk melakukan perampokan dan penganiayaan terhadap penumpang.
Gojek disarankan agar keluar dari zona perang tarif dengan Grab, dan tak terpancing untuk terlibat semakin dalam. Dikhawatirkan, perang tarif justru akan mengancam kelangsungan…
Penyedia transportasi online Lyft Inc. dan Uber Technologies Inc. bakal membangun perusahaan asuransinya sendiri untuk menjamin keamanan para pengemudinya. Keduanya membidik…
JAKARTA – Kementerian Perhubungan tengah mengkaji ulang mengenai tarif taksi daring alias online yang berlaku saat ini. Hal ini dilakukan mengikuti masukan dari komunitas…
Pemerintah mengatur keberadaan taksi online melalui Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 118/2018 tentang angkutan sewa khusus (ASK). Sejauh ini belum ada aturan setingkat…
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus atau taksi online masih mendapat resistensi dari para pengemudi.
JAKARTA — Kementerian Perhubungan akan membuka tender lembaga survei yang akan mengawasi penerapan tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan sewa khusus atau sering…
Operasional taksi berbasis aplikasi online di Pulau Bali kemunkinan segera ditutup setelah pemerintah daerah mendapat tekanan dari sopir pariwisata yang bekerja secara konvensional.…
Sopir transportasi konvensional di Pulau Dewata yang tergabung dalam Bali Transport Bersatu (BTB) menemui Gubernur untuk menyampaikan keluhan mengenai beroperasinya taksi…
Menghapus aturan mengenai kewajiban memasang stiker di kaca taksi daring, kewajiban uji KIR, kewajiban mempunyai tempat penyimpanan kendaraan dan aturan mengenai penyelenggara…
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa larangan penggunaan telepon ketika berkendara, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009 (UU LLAJ) adalah…
Mahkamah Konstitusi menyatakan penggunaan fitur global positioning system atau GPS dari perangkat ponsel pintar dapat membahayakan keselamatan pengemudi kendaraan bermotor…