Freeport mengklaim menyetor penerimaan negara sekitar US$3,7 miliar yang berasal dari pajak, dividen, royalti dan pungutan lainnya.

Pemerintah ingin memberi relaksasi untuk moratorium ekspor tembaga tahun ini. Nantinya, Freeport tetap diberi kuota ekspor konsentrat tembaga.

Investasi smelter Freeport telah mencapai US$1,63 miliar atau setara dengan Rp25 triliun hingga akhir 2022. 

Freeport Indonesia memperkirakan keberadaan smelter minimal akan memangkas ongkos pemurnian yang sebesar 5 persen dari komponen harga tembaga.

Pembangunan smelter kedua Freeport di Gresik, Jawa Timur telah menelan investasi sekitar Rp25 triliun hingga akhir tahun lalu.

Moratorium ekspor mineral yang melecut kehadiran smelter ternyata belum bisa mendongkrak permintaan listrik dari PLN.

Para pelaku usaha menilai pelarangan ekspor bauksit belum tepat, mengingat pabrik smelter yang belum memadai di tengah melimpahnya cadangan.

Kebutuhan investasi pembangunan smelter alumina mencapai US$1,2 miliar atau setara dengan Rp17 triliun. Pengusaha mengaku sulit mendapatkan permodalan.

Pembangunan smelter milik Freeport diklaim telah mencapai 34,9 persen dengan besaran investasi lebih dari US$1 miliar.

Freeport: Pembangunan smelter tembaga baru saat ini tidak ekonomis dan merugikan.

Pemerintah siap menjadi fasilitator antara industri smelter yang kesulitan pendanaan dan lembaga pemberi pinjaman atau lender. Sementara itu, PLN menyiapkan dukungan berupa…

Pabrik alumina di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang ditargetkan beroperasi pada 2020.

Elemen tanah jarang bisa dikembangkan sebagai bahan baku pembuatan magnet energi yaitu salah satu kompoenen utama dalam produksi mobil hybrid.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan tenggat waktu pembangunan smelter tembaga katoda sesuai Permen ESDM No.1/2014 bisa dicapai apabila lokasi…

PT Central Omega Resources Tbk. (DKTF) melalui anak usaha PT COR Industri Indonesia menunjuk dua perusahaan asal China untuk menggarap proyek pembangunan smelter nickel pig…

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Papua.