PPP mengapresiasi sikap pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP setelah banyak dari materi atau substansi dari RUU tersebut mendapat penolakan atau kritik dari masyarakat.
PPP meminta pemerintah meningkatkan tensi dari himbauan menjadi wajib sehingga, pihak melanggar dapat dikenai sanksi pidana atau denda guna membatasi penyebaran virus Corona.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PPP DPR/Wakil Sekjen DPP PPP sekaligus Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi, menyikapi penyebaran Covid-19 yang semakin sporadis
PPP merasa, kesalahan kandungan dalam Pasal 170 UU Ciptaker bukan soal salah ketik. Lebih dari itu. Namun, PPP juga berterima kasih bahwa kesalahan tersebut diketahui sejak…
Meski Demokrat dan PKS kompak mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)…
Setelah Partai Golkar, Nasdem, dan PKS menyatakan mendukung penaikan ambang batas parpol masuk parlemen (PT) setidaknya sebesar lima persen sebagaimana direkomendasikan dari…
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengusulkan agar Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau menjadi wilayah khusus, karena akan lebih strategis dari sisi pertahanan-keamanan…
Romahurmuziy alias Rommy dinilai terbukti menerima suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hassanudin terkait dengan pengisian jabatan di…
Kritik terhadap langkah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang merilis transaksi kepala daerah di kasino luar negeri mendapat pembelaan dari Partai Persatuan Pembangunan…
Di hari antikorupsi internasional kemarin, Senin (9/12/2019), Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa saja dilakukan berdasarkan kasus tertentu. Itu jawabannya…
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI menyoroti permintaan anggaran pembuangan stok beras (disposal stock) hingga 20.000 ton yang mutunya sudah berkurang oleh…
Kalangan anggota DPR menolak wacana perpanjangan masa periodesasi presiden dari dua periode menjadi tiga atau empat periode. Usulan itu dinilai cenderung korupsi kekuasaan…
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan perlu kajian mendalam menyikapi usul Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan…