Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah menyambut baik keinginan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaharui kerja sama…
Dengan adanya akuisisi proyek ini, diharapkan kontribusi untuk revenue dapat meningkat secara signifikan, karena adanya loncatan kontribusi dari hasil akuisisi yang rencananya akan dilakukan dalam tahun…
SPAM sebagai sarana dan prasarana air minum untuk masyarakat Ogan Komering Ulu agar tidak tergantung dengan air sungai dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
PAM Jaya perlu membangun jaringan distribusi dan transmisi dibutuhkan karena akan menyerap 4.000 liter air baku dari sistem penyediaan air minum (SPAM) Jatiluhur Tahap I.
Rencananya SPAM tersebut akan memanfaatkan debit air Sungai Bulango yang ditampung oleh Waduk Bulango Ulu. Sedangkan pembangunan waduk tersebut saat ini memasuki proses penetapan…
Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Gorontalo resmi memberikan dukungan terkait rencana pembangunan Sistem Penyenggaraan Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Gorontalo Raya.
Tahap konstruksi SPAM Semarang Barat berlangsung selama dua tahun sehingga pada 2021, instalasi pengolahan air sudah bisa mengalirkan air ke pelanggan PDAM Tirta Moedal.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.
Untuk membangun akses air bersih dibutuhkan investasi di atas Rp100 triliun. Investasi tersebut mencakup pengelolaan akses di hulu hingga penyaluran ke rumah tangga.
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil tiga pejabat Kementerian PUPR sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018.
PT PP Tbk. lewat anak usahanya membidik kerja sama pengusahaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di dua lokasi dengan kapasitas gabungan 4.100 liter per detik (lpd).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang selama penyidikan terkait dengan kasus dugaan suap proyek-proyek pembangunan SPAM di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017—2018.
