Hasil survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) 2021 menyatakan perekonomian nelayan membaik selama pandemi Covid-19 berkat sebagian besar hasil tangkapan dapat…

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan abai terhadap kondisi nelayan kecil.

Goris Dengekae Krova, seorang lamafa nelayan masyarakat adat Lamalera, terancam kriminalisasi karena melakukan kegiatan yang telah dilakukan secara turun temurun dan menjadi…

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengusulkan beberapa hal dalam rencana revisi UU No 45/2009 tentang Perikanan.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan…

Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) diminta mengajak nelayan tradisional untuk mengawasi keberlangsungan kapal-kapal pencuri ikan setelah…

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mencemaskan kemungkinan terjadinya konflik horizontal pasca-mobilisasi 400 kapal penangkap ikan dari Pantai Utara Jawa ke Kepulauan…

Ketua Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bidang Hukum dan Pembelaan Nelayan, Marthin Hadiwinata mendukung keputusan Komite Gabungan yang telah mengeluarkan 3 rekomendasi,…

Kalangan nelayan meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah memasukkan klausul alokasi lahan usaha perikanan dalam RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperbesar porsi kapal berbobot 5 tonase kotor (GT) dalam proyek pengadaan 3.325 kapal penangkap ikan menjadi di atas 1.020…

Kalangan Nelayan Tradisional Minta Kapal Ikan Ukuran 10 GT pada pemerintah

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyebut aparat dari kesatuan polisi maritim Malaysia telah menangkap nelayan Indonesia dari Provinsi Sumatra Utara.

Pemerintah diminta mengakomodasi hak-hak nelayan tradisional dalam Penyusunan Tata Ruang Laut Nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk mengkaji kembali rencana perizinan investasi asing di 31 pulau-pulau kecil terluar Indonesia.nn