Pengusaha truk ramai-ramai mendatangi Pemkot Jakarta Utara untuk meminta penjelasan mengenai rancangan tata ruang dan tata wilayah (RTRW) soal garasi truk.

Para pengusaha truk nasional menyatakan tidak menikmati lonjakan volume pengangkutan barang selama Ramadan dan Lebaran tahun ini akibat pandemi virus corona.

Jelang Lebaran 2020, pengusaha angkutan logistik darat malah kehilangan volume pengiriman hingga 90 persen.

Kendaraan logistik dinilai wajib mendapat pengawalan khusus, karena sudah terjadi perampokan truk bawa barang di jalan raya.

Peran pengusaha di sektor pelayanan publik terutama di sektor logistik menjadi vital di tengah adanya bencana baik alam maupun non-alam seperti pandemi Covid-19.

Masa pemulihan bagi sektor logistik diprediksi memakan waktu 1 tahun sampai 2 tahun.

Selain kelonggaran untuk PPh, Aptrindo juga mengharapkan bantuan percepatan modal kerja dari pemerintah.

Adapun, komitmen untuk melayani harus tetap dipegang teguh oleh para pelaku usaha.

Hingga saat ini pembahasan mengenai mekanisme distribusi jika dilakukan skenario karantina wilayah belum dibicarakan oleh pemerintah kepada pelaku bisnis logistik.

Penggunaan LNG untuk truk diklaim mampu membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menilai minimnya sosialisasi peta jalan pengentasan kendaraan kelebihan dimensi dan muatan atau overdimension overload (ODOL) hingga 2023.

Pengecualian pemberantasan truk obesitas dilakukan terhadap lima industri prioritas dari Kementerian Perindustrian.

Sedikitnya 20.000 unit truk milik pengusaha jasa ekspedisi barang di Jakarta tidak bisa beroperasi.

Perharinya tidak operasi bisa rugi Rp30 miliar.

Kebijakan zero ODOL yang terkesan tebang pilih atau mengecualikan sejumlah angkutan industri prioritas dari Kementerian Perindustrian turut dikritisi.

Wacana kenaikan tarif di sejumlah ruas tol, diharapkan oleh pengusaha truk Indonesia diimbangi dengan penyederhanaan golongan kendaraan.