Pemerintah segera menggabungkan kawasan industri pelat merah dengan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I-IV untuk mendukung sistem logistik nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Izin Lokasi dinilai tidak akan memengaruhi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Izin Lokasi dinilai kontradiktif.

Pengembang kawasan industri menilai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/ 2015 tentang Izin Lokasi mengandung unsur multi tafsir…

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan ada 14 perusahaan yang menyatakan kesiapannya masuk ke Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy Batuta di Kutai…

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. menyiapkan Rp30 miliar untuk mengembangan infrastruktur ICT di 30 kawasan industri sampai akhir 2016.

Kementerian Perindustrian menyatakan lambatnya penetapan alokasi gas untuk kawasan industri Teluk Bintuni, Papua Barat yang saat ini masih dalam tahap plan of development…

Selain membangun 11 e-gate atau sistem palang pintu masuk otomotis, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) telah melakukan kerja sama dengan TNI AD untuk menjaga…

Proyek pembangunan PT Kawasan Industri Kendal (KIK) saat ini sebagian terganjal peralihan perizinan dari pemerintah daerah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pengusaha membangun fasilitas penunjang di kawasan industri.

Pemerintah Provinsi Banten bersedia cari investor sendiri untuk proyek kawasan industri Bojonegara di Serang beserta infrastruktur pendukungnya.

Komitmen melindungi kawasan industri dari praktik nakal dan premanisme tersebut muaranya guna memberikan kepastian dan keamanan bagi para investor.

Sejumlah pengembang kawasan industri menemukan model pengembangan baru untuk menarik minat investor.

PT Kawasan Industri Makassar menargetkan mematangkan lahan seluas 37 hektare agar bisa dimanfaatkan investor dalam melakukan kegiatan industri di kawasan tersebut.

PT Kawasan Industri Makassar berencana membangun pembangkit listrik berbahan bakar batu bara bertenaga 2x30 MW untuk memasok kebutuhan industri dalam kawasan tersebut.

Kementerian Perindustrian menyatakan tengah menyusun rancangan peraturan menteri perindustrian tentang standar kawasan industri.