Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan akan diundur menjadi Maret 2024.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dirinya melaporkan kebijakan automatic adjustment kepada Presiden Joko Widodo.

Konsultan Politik Terkemuka Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, mengatakan bahwa BLT Jokowi sudah memenuhi delik korupsi.

Pemerintah terus melanjutkan penyaluran bansos untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Jokowi menanggapi tudingan adanya muatan politisasi terkait pemberian sejumlah bansos ke masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Pemerintah melanjutkan bansos pangan 10 kg dan BLT sebesar Rp200.000. Pencairan yang dilakukan jelang Pilpres membuat isu politisasi bansos menguat.

Badan Anggaran DPR menyoroti penyaluran bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengingatkan bahwa bansos adalah hak warga negara.

Perum Bulog menyebut penyaluran bantuan (bansos) pangan berupa beras untuk Januari dan Februari 2024 akan dilakukan secara bertahap mulai pekan depan.

Mensos Risma tak hadir saat Menko Airlangga dan Menkeu Sri Mulyani mengumumkan BLT Rp600.000 untuk Januari-Maret 2024. Ada apa?

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp200.000 per bulan per Februari 2024.

Ternyata ini alasan Menko Airlangga dan Menkeu Sri Mulyani guyur bansos atau BLT dengan Rp11,25 triliun atau Rp600.000 per orang jelang Pilpres 2024.

Menkeu Sri Mulyani menyiapkan anggaran Rp11,25 triliun dari APBN untuk bansos atau BLT yang diberikan jelang Pilpres 2024.

Presiden Jokowi akan membagikan BLT atau bansos senilai Rp600.000 per orang untuk 18,8 juta penerima jelang Pilpres 2024.

Pemerintah akan menyiapkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada akhir bulan ini atau awal Februari 2024.