Setiap daerah memperoleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT sesuai proporsinya masing-masing.

Berikut fakta mencengangkan yang diungkap Kemenkeu terkait kondisi Kabupaten Meranti. Simak penjelasannya.

Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu memberi jawaban menohok kepada Bupati Meranti usai disebut iblis dan setan.

Politkus Partao Golkar mengatakan protes Bupati Meranti tak etis. Menurutnya, pembagian DBH minyak sudah diatur sesuai Undang-undang (UU).

Sri Mulyani menyebut bahwa pada 2022 pemerintah menetapkan DBH CHT senilai Rp3,87 triliun. Dengan UU HKPD, nilainya bisa menjadi Rp5,8 triliun.

Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan menjadi dua daerah dengan penerima DBH Cukai Hasil Tembakau terbesar di Indonesia.

Bisnis, JAKARTA — Untuk pertama kalinya pemerintah akan mengenakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk perkebunan kelapa sawit sejalan dengan implementasi UU No. 1/2022 tentang Hubungan…

Menurut Edy, DBH sektor perkebunan akan menambah kemampuan Pemprov Sumatra Utara untuk melakukan pembangunan.

Pelaksanaan refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran (TA) 2021 berjalan melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung penanganan…

Menko Airlangga juga meminta agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas rumah sakit dari 20 persen menjadi 40 persen khusus untuk penanganan kenaikan kasus Covid-19.

Lebih bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2018 sebesar Rp6,61 triliun.

Kementerian Keuangan menyampaikan keputusannya tidak ada kaitan urusan kelembagaan apalagi membebankan pembayaran DBH pada kinerja BPK.

Dalam PMK No.140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) menurut provinsi, kabupaten dan kota pada tahun 2019, pemerintah menetapkan…

Dalam PMK No.131/PMK.07/2019, Kementerian Keuangan menerangkan, pengaturan kembali mekanisme penggunaan DBH SDA tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,…

Pemprov Riau tahun ini sudah menyiapkan langkah antisipasi bila pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan penundaan pembayaran dana bagi hasil, DBH, seperti terjadi pada…

Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan dari dana sebesar Rp1,7 triliun sekitar Rp337 miliar merupakan dana bagi hasil untuk pemprov, sisanya untuk kabupaten dan kota.