Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, terdapat sejumlah langkah yang sudah disusun untuk memulihkan pasar kerja Tanah…

Sikap optimistis pemerintah tersebut berakar dari tren investasi di Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir.

Kesadaran pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja akan berpengaruh terhadap produktivitas usaha dan pekerja.

Pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR kepada karyawannya, paling lambat H-1 Idulfitri.

Pemerintah sudah membentuk Posko THR 2021 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta dan 34 provinsi untuk melayani keluhan mengenai pembayaran THR.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan ada dua cara melaporkan pengaduan, yaitu datang langsung (offline) ke Posko THR atau melaporkan secara online ke situs bantuan.kemnaker.go.id.

Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada 3 jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.

Posko THR Keagamaan  2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.

Posko THR tersebut memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan para pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum.

Pekerja dapat melaporkan aduan ke Posko THR 2021 yang bisa diakses lewat www.bantuan.kemnaker.go.id atau call center 1500 630.

Meski dilarang, kegiatan mudik tetap diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat.

Bentuk ketidakpatuhan badan usaha tersebut antara lain dalam hal pendaftaran, penerimaan piutang tahun berjalan, dan penerimaan piutang carry over.

Sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap awak kapal Indonesia banyak terjadi akibat proses atau tahapan awal di dalam negeri dalam keseluruhan rangkaian proses penempatan…

Karena saat ini masih suasana pandemi Covid-19, ada opsi bagi perusahaan untuk berdialog dengan pekerja/buruh terkait pemberian THR.

Kemnaker menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE…

Menaker menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan