Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan dialog dengan serikat pekerja terus dilakukan untuk menampung aspirasi terkait rencana revisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT).
Kemenaker akan intensif melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi yang akan dijadikan pertimbangan untuk revisi Permenaker 2/2022 tentang…
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan dapat melakukan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) per 11 Februari…
Sejumlah kalangan meminta Menteri Ketenagakerjaan tidak terburu-buru merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, meski sudah ada instruksi dari Presiden…
Berawal dari persoalan omnibus law tahun lalu, penentuan upah hingga JHT, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak…
Kementerian Ketenagakerjaan dinilai salah strategi dalam memperkenalkan aturan Jaminan Hari Tua (JHT) sehingga menuai banyak penolak dari para pekerja.
Meski sejumlah buruh menolak aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) usia 56 Tahun, sejumlah ekonom berpendapat program tersebut merupakan salah satu cara untuk membantu…
Kementerian Ketenagakerjaan menghormati hak masyarakat yang mengajukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan…
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyarankan agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengumpulkan seluruh pimpinan serikat buruh untuk membahas pencairan Jaminan Hari…
Para buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa besok, Rabu (16/2/2022) untuk menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari…
Merespons polemik yang terjadi, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah meminta masyarakat lebih cermat dan teliti dalam memahami Peraturan Menteri Ketenagakerjaan…
Petisi berjudul "Gara-gara aturan baru ini, JHT tidak bisa cair sebelum 56 Tahun" ditujukan langsung kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dengan target 500.000 tanda…
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengaku telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak sebelum menerbitkan ketentuan baru terkait pencairan JHT.