Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, KLHK melakukan evaluasi sekaligus apresiasi terhadap reformasi birokrasi yang telah dijalankan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang siap menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB.

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah proyek percontohan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang diluncurkan Kementerian PANRB RI. 

Wapres menilai sistem birokrasi memegang peranan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga penataan dan standardisasi diperlukan.

Pemerintah Kota Bandung terus menyederhanakan jalur birokrasi untuk meningkatkan kecepatan pelayanan.

Ridwan Kamil mengajak para PNS yang telah dilantik untuk bekerja lebih ikhlas dan tuntas, pelayanan optimal, sehingga dapat membahagiakan masyarakat.

Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan penyederhanaan tak cukup hanya dilakukan pada struktur organisasi birokrasi tetapi juga terhadap cara dan tata kerja aparatur…

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk menerapkan Reformasi Birokrasi dan 8 area perubahan yang…

Masyarakat sedikit banyak mungkin sudah mengetahui bahwa persoalan birokrasi di Indonesia sangat kompleks, terbentang dari masalah mengubah kultur birokrasi hingga memberikan…

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah diresmikan baru sekitar 50 dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia.

Wapres juga menegaskan bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan objektivitas yang transparan.

Wapres Ma’ruf Amin meminta agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat progresnya.

Jumlah jabatan pengawas, totalnya mencapai 622. Mereka merupakan, pejabat setingkat kepala seksi (kasi), kasubag dan kasubid.

Ketiganya adalah intervensi di layanan kesehatan, pembiayaan di jaringan perlindungan sosial, dan reformasi struktural.

Sesuai arahan Presiden dalam rapat kabinet tanggal 5 November 2020, penyederhanaan birokrasi agar diselesaikan paling lambat 30 Juni 2021.

Presiden Joko Widodo menekankan pelayanan publik prima memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat.