Masyarakat sedikit banyak mungkin sudah mengetahui bahwa persoalan birokrasi di Indonesia sangat kompleks, terbentang dari masalah mengubah kultur birokrasi hingga memberikan…

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah diresmikan baru sekitar 50 dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia.

Wapres juga menegaskan bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan objektivitas yang transparan.

Wapres Ma’ruf Amin meminta agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat progresnya.

Jumlah jabatan pengawas, totalnya mencapai 622. Mereka merupakan, pejabat setingkat kepala seksi (kasi), kasubag dan kasubid.

Ketiganya adalah intervensi di layanan kesehatan, pembiayaan di jaringan perlindungan sosial, dan reformasi struktural.

Sesuai arahan Presiden dalam rapat kabinet tanggal 5 November 2020, penyederhanaan birokrasi agar diselesaikan paling lambat 30 Juni 2021.

Presiden Joko Widodo menekankan pelayanan publik prima memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mendapat pelimpahan tugas dari pembubaran Dewan Riset Nasional (DRN).

Pembubaran sepuluh lembaga nonstruktural (LNS) itu dilakukan untuk mendorong optimalisasi kinerja dan mewujudkan keterpaduan dan koherensi kebijakan.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung Presiden Jokowi soal urgensi percepatan reformasi birokrasi dan struktural yang terungkap dalam pidato memperingati HUT ke-49 Korpri.

Dengan bantuan teknologi, pemerintah meyakini pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menpan-RB Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada tugas dan fungsi yang hilang atau tidak dilaksanakan ketika lembaga negara dibubarkan. Namun?

Pembubaran lembaga lebih kepada upaya penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu fokus utama dari program Presiden RI Joko Widodo.

Arah kebijakan tersebut tampak dari fokus belanja pegawai maupun belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dialokasikan pada tahun 2021.

Presiden Jokowi mendorong reformasi birokrasi dan merombak tata niaga dan perizinan yang tidak sehat yang dapat merugikan rakyat.