Ketiganya adalah intervensi di layanan kesehatan, pembiayaan di jaringan perlindungan sosial, dan reformasi struktural.

Sesuai arahan Presiden dalam rapat kabinet tanggal 5 November 2020, penyederhanaan birokrasi agar diselesaikan paling lambat 30 Juni 2021.

Presiden Joko Widodo menekankan pelayanan publik prima memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Saat ini wajah birokrasi bisa dikatakan sudah berubah drastis. Memang belum merata tapi perbaikan menuju profesionalisme kuat menyebar.

Pembubaran sepuluh lembaga nonstruktural (LNS) itu dilakukan untuk mendorong optimalisasi kinerja dan mewujudkan keterpaduan dan koherensi kebijakan.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung Presiden Jokowi soal urgensi percepatan reformasi birokrasi dan struktural yang terungkap dalam pidato memperingati HUT ke-49 Korpri.

Dengan bantuan teknologi, pemerintah meyakini pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah telah melakukan de-eselonisasi atas 28.801 jabatan struktural menjadi dua eselon serta memangkas sejumlah lembaga nonstruktural.

Pembubaran lembaga lebih kepada upaya penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu fokus utama dari program Presiden RI Joko Widodo.

Arah kebijakan tersebut tampak dari fokus belanja pegawai maupun belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dialokasikan pada tahun 2021.

Presiden Jokowi mendorong reformasi birokrasi dan merombak tata niaga dan perizinan yang tidak sehat yang dapat merugikan rakyat.

Kementerian PAN dan RB bersama instansi terkait tengah menyelesaikan rancangan Perpres yang berkaitan dengan penyetaraan penghasilan jabatan administrasi yang terdampak penyederhanaan…

KemenpanRB mencatat salah satu dampak pengalihan jabatan administrasi ke fungsional adalah kekhawatiran penurunan gaji.

Wapres Ma'ruf Amin menilai pandemi Covid-19 menjadi momentum yang memaksa birokrasi berakselerasi dab mengubah cara kerja. 

Perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, maka akan mendukung kelancaran dan kesuksesan jalanya program pemerintah pembangunan nasional.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk untuk merampingkan struktur organisasi dan pengalihan sejumlah jabatan dalam satu instansi pemerintah.