Menpan-RB Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada tugas dan fungsi yang hilang atau tidak dilaksanakan ketika lembaga negara dibubarkan. Namun?

Pembubaran lembaga lebih kepada upaya penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu fokus utama dari program Presiden RI Joko Widodo.

Arah kebijakan tersebut tampak dari fokus belanja pegawai maupun belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dialokasikan pada tahun 2021.

Presiden Jokowi mendorong reformasi birokrasi dan merombak tata niaga dan perizinan yang tidak sehat yang dapat merugikan rakyat.

Dari 514 kabupaten/kota, ada 11 pemda yang belum merampungkan penyederhanaan birokrasi, termasuk Kota Surabaya dan sejumlah daerah di Papua.

KemenpanRB mencatat salah satu dampak pengalihan jabatan administrasi ke fungsional adalah kekhawatiran penurunan gaji.

Wapres Ma'ruf Amin menilai pandemi Covid-19 menjadi momentum yang memaksa birokrasi berakselerasi dab mengubah cara kerja. 

Perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, maka akan mendukung kelancaran dan kesuksesan jalanya program pemerintah pembangunan nasional.

Tahapan untuk perampingan birokrasi ASN memang panjang dan memiliki beberapa tahapan.

Rapat dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menerapkan penggunaan sertifikat elektronik berupa Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam dokumen pemerintahan.

Wakil Presiden Maaruf Amin mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas bagi seluruh pegawai dan birokrat di seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Sri Mulyani mengatakan, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang hendak menghilangkan posisi eselon III dan IV, Kementerian Keuangan telah melakukan penyederhanaan…

Upaya pemerintah memangkas jabatan eselon 3 dan eselon 4 di pemerintahan, harapannya bisa dimanfaatkan oleh setiap instansi mengembangkan layanan berbasis AI tersebut.

Pramono Anung mengatakan anak-anak tersebut yang akan menjadi pemimpinan negara ke depan sehingga Presiden Jokowi ingin mendekatkan mereka dengan sistem birokrasi.

Reformasi birokrasi menyeluruh di lingkungan Aparatur Sipil Negara diharapkan mempercepat realisasi lima program prioritas pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.