Malik Fadjar pernah menjabat sebagai Wantimpres pada masa periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung di Jakarta hari ini, menyetujui pengunduran diri anak perempuan dari pendiri emiten berkode saham MRAT tersebut, Mooryati…

Bisnis, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga Kamis (20/2) masih rendah, atau…

Ketua Wantimpres Wiranto akhirnya mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) karena ingin fokus pada tugas baru yang diberikan Presiden Jokowi.

Mantan Ketua DPD Partai Demokrat, Soekarwo ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Presiden Joko Widodo telah melantik dewan pertimbangan presiden. Mereka adalah Sidharto Danusubroto, Wiranto, Arifin Panigoro, Agung Laksono, Putri Kuswisnu Wardani, Dato…

Meski ramai disebut-sebut bakal menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ternyata Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tidak berminat untuk…

Nadiem Makarim yang menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) tidak dihapus menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada Jumat (13/12/2019).

Bisnis, JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah merampungkan pengisian sejumlah pos nonkementerian di lingkungan Istana dengan menunjuk para staf khusus presiden beberapa waktu…

MPR setuju jika posisi Wantimpres diisi oleh para ketua umum dari koalisi pendukung pemerintah.

Dewan Pertimbangan Presiden menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan pertanggungjawaban setelah melakukan tugas selama lima tahun terakhir.

Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto menyesalkan adanya anggapan kejadian penusukan yang dialami Menteri Koordonator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto adalah sebuah…

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar meminta jajaran humas pemerintah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Humas Pemerintah untuk piawai dalam berkomunikasi.

Tim khusus yang dibentuk oleh Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) untuk mengkaji kondisi demokrasi tiba di Provinsi Sumatra Utara dan mulai melakukan pengkajian.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih melakukan kunjungan kerja ke Bitung guna melihat perkembangan pengembangan ekonomi daerah berbasis maritim.

Lolos dari "amputasi" melalui revisi undang-undang, KPK dinilai perlu mendapat dukungan semua elemen bangsa menghadapi gerak para koruptor