Bisnis.com, JAKARTA — PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re meluncurkan unit penelitian dan pelatihan Indonesia Re Institute untuk mendorong kemajuan…

Bisnis.com, JAKARTA - Turnamen golf antarpemangku kepentingan di industri asuransi, Indonesia Re - PGAI Match Play 2019, secara resmi dibuka.

JAKARTA – Defisit neraca pembayaran jasa asuransi dan dana pensiun kembali melebar setelah sempat mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Depresiasi nilai tukar…

JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re hingga paruh pertama tahun ini berhasil mengantongi premi Rp1,074 triliun dari lini bisnis reasuransi…

PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) menggandeng sejumlah instansi guna mendorong daya saing industri asuransi nasional dalam menghadapi persaingan ekonomi regional…

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re tetap optimistis menjadi reasuransi terbesar di kawasan Asia Tenggara pada 2020.

Pembentukan sebuah perusahaan reasuransi berkapasitas besar milik negara akhirnya terealisasi dengan hadirnya PT Reasuransi Indonesia Utama atau Indonesia Re pada 2016.

Kementerian BUMN menargetkan merger PT Reasuransi Nasional Indonesia ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) dapat selesai pada tahun depan

PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) memastikan empat badan usaha milik negara berkomitmen menempatkan mandatory convertible bonds (MCB) sebagai modal perusahaan.nn

Komisi VI DPR menyetujui usulan Kementerian BUMN terkait usulan penyertaan modal negera senilai Rp34,32 triliun dalam rancangan APBN 2016.

Kementerian BUMN menyatakan opsi penerbitan mandatory convertible bonds dapat dipilih kembali untuk meningkatkan ekuitas merger perusahaan reasuransi, PT Reasuransi Indonesia…

Perusahaan reasuransi raksasa nasional, Indonesia Re ditargetkan beroperasi penuh akhir Juni mendatang. Perusahaan ini direncanakan memiliki modal Rp8 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan menegaskan pembentukan Reasuransi Indonesia (Indonesia Re) yang memiliki kapasitas modal besar masih terganjal peraturan pemerintah sebagai dasar hukum…