Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dinilai dapat menjadi ikon nasional untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan praktik pengelolaan hutan…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak rela jika laju deforestasi di Indonesia meningkat akibat pembatalan pungutan penggantian nilai tegakan (PNT).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya membuka dokumen rencana kerja para pelaku industri kehutanan sebagai bentuk transparansi informasi publik.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil memenangkan tiga gugatan kasus pidana pembakaran hutan dan lahan sepanjang Desember 2015-Januari 2016.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan empat daerah yang menjadi prioritas dalam penanganan lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut.
Pemerintah akhirnya secara resmi membentuk Badan Restorasi Gambut sebagai otoritas yang berfungsi melakukan pemulihan dan tata kelola lahan gambut Indonesia yang rusak
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ternyata telah menjatuhkan sanksi administratif kepada sembilan perusahaan pembakar hutan dan lahan tanpa mengumumkan kepada publik…
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menginstruksikan aparatur sipil negara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengutamakan kepentingan publik…
Kementerian LH dan Kehutanan meluncurkan sistem tata usaha hasil hutan berbasis daring guna menekan biaya pencatatan produksi kayu sekaligus menggenjot pemasukan negara
Menteri KLH dan Kehutanan Siti Nurbaya akan terus memperjuangkan penerapan sistem verifikasi legalitas kayu guna menjamin pengelolaan hutan secara lestari
Pemerintah daerah yang memiliki kawasan hutan terbakar perlu mengikuti langkah Pemerintah Aceh yang langsung menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan pembakar hutan…
Uni Eropa bersikap terbuka dengan permintaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) atas produk kehutanan…