Dalam eksepsinya, Rafael Alun berargumen bahwa hartanya mendapatkan imunitas atau 'kebal hukum' karena telah diikutsertakan dalam Tax Amnesty.

Tidak sampai 0,02 persen penduduk Indonesia yang menerima tarif pajak tertinggi yakni 35 persen, tetapi setoran pajak mereka mencapai triliunan rupiah.

Pakar Pajak DDTC Darussalam meminta pemerintah sebaiknya tidak mengulang Tax Amnesty atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Pemerintah memperpanjang batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/investasi peserta program pengungkapan sukarela atau PPS hingga mei 2023.

Berdasarkan UU Pengampunan Pajak Rafael dinyatakan tidak bisa dijerat dalam tindak pidana perpajakan untuk masa pajak tahun pajak terakhir.

Data realisasi repatriasi aset Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty jilid II belum juga diumumkan oleh Ditjen Pajak Kemenkeu hingga saat ini.

Pemerintah menawarkan 2 seri surat utang negara (SUN) untuk transaksi private placement dana Tax Amnesty jilid II.

Waktu pelaksanaan repatriasi aset PPS telah berakhir pada 30 September 2022, sesuai ketentuan PMK No.196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak.

Pemerintah akan melakukan transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas program tax amnesty.

Program pengampunan pajak berulang dapat menciptakan mentalitas yang tidak baik bagi wajib pajak.

Pemerintah menaikkan target penerimaan pajak dari Riau menjadi Rp17,5 triliun.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menyebutkan tengah mengevaluasi sektor yang bisa mengajukan fasilitas Investment Allowance.

Realisasi program pengungkapan sukarela (PPS) Kanwil Ditjen Pajak Sumut I lebih rendah dibandingkan tax amnesty 2016. Nilainya cuma Rp3,54 Triliun.

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita buka-bukaan. Dia mengatakan tax amnesty jilid II atau program pengungkapan sukarela (PPS) ternyata ide pengusaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pengusaha ikut program pengungkapam sukarela (PPS) agar tidak menyesal di kemudian hari.

Berdasarkan data dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sebanyak 11 wajib pajak (WP) dengan total harta di atas Rp1 triliun ikut serta dalam Tax Amnesty Jilid II ini.