OECD mendorong pemerintah mengejar pajak lebih besar kepada kelas menengah dengan menurunkan PTKP. Saat yang sama kenaikan PPN jadi 12% sedang disiapkan.

DPR enggan mengungkap siapa pihak yang pertama mengusulkan Tax Amnesty Jilid III, tetapi mengakui bahwa usulan itu ada sejak parlemen periode sebelumnya.

Kenaikan PPN 12% dan Tax Amnesty dinilai tak efektif untuk meningkatkan pemasukan negara dan justru akan semakin menekan ekonomi masyarakat.

Pemerintah tengah mewacanakan pengampunan pajak atau tax amnesty, yang pada dasarnya mengincar para konglomerat yang memiliki tunggakan besar.

Apabila terdapat lebih dari 50% perubahan dari UU Pengampunan Pajak, Baleg DPR menyebutnya seperti pembuatan undang-undang baru.

Negara-negara berkembang lain tidak melakukan tax amnesty terus menerus seperti Indonesia, yang baru saja menggelarnya dua tahun lalu.

Program pengampunan pajak tidak terbukti memperbaiki struktur penerimaan pajak. Siapa yang diuntungkan dari kebijakan tersebut?

Menurut Indef, tax amnesty jilid III tidak akan signifikan mengungkap harta 'pengemplang' pajak, sehingga hanya menjadi cara instan mencari penerimaan negara.

Di tengah riuh penolakan PPN naik jadi 12%, muncul rencana penyelenggaraan tax amnesty jilid III untuk 'mengampuni' para pengemplang pajak.

Dua kali pelaksanaan tax amnesty terbukti tidak mendongkrak rasio pajak, bahkan tetap tidak mencapai target RPJMN. Kini, muncul wacana Tax Amnesty jilid III.

Wacana Tax Amnesty Jilid III kembali mencuat. Padahal, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan pemerintah tidak akan lagi memberlakukan program serupa.

Sayangnya, kebijakan tax amnesty yang berulang membuat wajib pajak berpikir untuk apa patuh, karena nantinya akan ada pengampunan kembali.

Pemerintah mengindikasikan akan menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025.

Jokowi menitipkan kepada pemerintahan Prabowo untuk mengurangi kebijakan relaksasi pajak seperti tax amnesty alias pengampunan pajak.

DPR, Pemerintah, dan DPD membawa agenda undang-undang prioritas 2025. Termasuk di dalamnya tax amnesty jilid III hingga pengaturan anti monopoli.

DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas UU 11/2016 tentang tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.