Bappenas menilai regulasi investasi yang rumit menurunkan peringkat Indonesia untuk daya saing ekonomi global dari posisi 45 ke 50, menurut World Economic Forum WEF 2019.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi menyatakan seturut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data ndonesia,…
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ada banyak peluang bisnis yang bisa digarap para pengembang di ibu kota yang baru nantinya.
Menteri PPN/Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan penerapan teknologi pemanfaatan bambu maupun tanaman lain sebagai sumber energi pembangkitan tidak hanya dilakukan…
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset bidang sumber daya manusia dengan negara-negara Eurasia melalui pengakuan terhadap sertifikasi profesi secara universal.
Salah satu janji yang disampaikan oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma'ruf Amin saat debat Calon Presiden dan Cawapres pada Pilpres 2019 beberapa waktu lalu adalah bakal membentuk badan/lembaga…
Sejumlah upaya mitigasi seperti sistem peringatan dini dan perbaikan sistem irigasi akan jadi fokus pemerintah untuk mencegah kerugian besar akibat bencana alam dan kekeringan.
Ibu kota pengganti Jakarta di Kaltim nantinya akan dikembangkan sebagai kota baru berbasis konsep "smart, green, beautiful dan sustainable" termasuk di dalamnya forest city,…
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan tempat ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Legislatif merasa yang dilakukan pemerintah ilegal karena tidak konsultasi dan…
Lokasi Ibu Kota Negara yang baru menggantikan DKI Jakarta akhirnya diputuskan berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata…
Pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan dipercaya akan meningkatkan "Gross Domestic Product" atau "Produk Domestik Bruto (PDB)" secara nasional hingga 0-1-0,2 persen, saat…
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan rencana pembiayaan pemindahan ibu kota mengandalkan Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU).
Pemerintah menegaskan total kebutuhan pemindahan ibu kota sekitar Rp466 triliun akan dibiayai oleh swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun pemanfaatan aset.
