Meskipun kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan sejumlah persoalan yang harus segera ditindaklanjuti kementerian…
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, jika Indonesia hanya bergantung pada konsumsi rumah tangga, pertumbuhannya…
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketiga kalinya kepada kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Perekonomian…
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua bisa di atas 5,1 persen atau lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada…
Studi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan masalah regulasi dan kelembagaan tetap menjadi isu yang paling penting untuk dibenahi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya.
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro pemerintah telah menyiapkan rancangan zonasi pembangunan Ibu Kota baru. Dalam rancangan…
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa ground breaking pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan…
Pekerjaan rumah pemerintah ke depan sebagai negara berpendapatan menengah adalah mendorong orang-orang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga yang miskin bisa keluar…
Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro memperkirakan dalam periode 2022—2024, konstruksi pembangunan infrastruktur, perumahan dan fasilitas komersial untuk…
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4 persen-6 persen…
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, ada lima prioritas nasional dalam RKP 2020 ini. Pertama adalah pembangunan nasional…
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan masih dibutuhkan kajian mendalam terkait penentuan lokasi…
Empat provinsi seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan, menjadi alternatif untuk lokasi ibu kota pemerintahan yang baru.
Pemerintah mengusulkan pembentukan Indonesia IFAD South-South & Triangular Cooperation Facility guna memperkuat kemitraan dengan negara-negara Pasifik.
