Pemerintah Kabupaten Garut mulai melakukan pendataan pegawai honorer menyusul rencana Kemenpan RB soal penghapusan tenaga honorer pada 2023.

Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatra Barat saat ini ada sebanyak 12.417 tenaga honorer di Sumbar, yang tergabung dalam tenaga kesehatan, guru, dan lainnya.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Purwakarta Dadi Sadali menjelaskan dari informasi yang diterima jajarannya mulai 28 November 2023 mendatang seluruh tenaga honorer di setiap instansi…

Anggota Komisi IX DPR RI meminta solusi konkret dari pemerintah terkait jumlah tenaga honorer yang terancam menjadi pengangguran bila tidak sesuai dengan kriteria PNS dan…

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Dedi Sopandi mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan dan menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat terkait nasib guru…

Imron mengatakan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Cirebon masih kurang. Sementara, ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan tenaga honorer.

Bisnis, BALIKPAPAN ----- Kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintahan mulai akhir tahun depan dinilai tidak akan berdampak…

Yana berharap apapun hasil analisis yang nantinya akan menjadi kebijakan Pemkot Bandung tak akan mengganggu pelayanan publik.

Pemprov Sumatra Selatan meminta semua pihak untuk menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumatra Utara Faisal Arif Nasution, saat ini terdapat 5.410 tenaga non-ASN dan pegawai outsourcing yang bekerja di jajaran…

KemenPANRB resmi akan menghapus tenaga kerja honorer pada 28 November 2023. Hal itu dilakukan salah satunya dalam rangka menyejahterakan tenaga honorer yang gajinya dibawah…

Kebijakan yang dimaksud, yakni adanya surat menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PANRB) perihal status kepegawaian di lingkungan pemerintah pusat…

Penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah pada November 2023 tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Keterbatasan dana sering kali menjadi alasan klasik penundaan pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjasi ASN. DPR RI berjanji akan meloloskan anggaran Kemenkes dengan…

Forum Tenaga Kesehatan Honorer (FTKH) meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk memperbanyak jumlah formasi sehingga tenaga kesehatan dapat terserap dalam Aparatur Sipil…

Para tenaga honorer di Pemkab Wonogiri mengaku pasrah dengan rencana pemerintah menghapus tenaga honorer pada 2023.