Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan pembukaan keran ekspor benih lobster oleh Menteri KKP saat ini Edhy Prabowo justru membuat nasib nelayan lobster makin merana.

Pada masa pemerintah Susi Pudjiastuti, penangkapan benih dan lobster kecil ditangkap. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada kepemimpinan Edhy Prabowo.

Menanggapi ajakan tersebut, Susi Pudjiastuti menjawab "Berani bayar berapa?" Tulisnya di akun twitternya sambil menyelipkan ikon tertawa petanda dia bercanda

Awalnya, dia membalas postingan seorang warganet yang mengunggah logo Gerindra yang diubah menjadi sebuah gambar lobster.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membalas sindirian Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Darori Wonodipuro terkait pembukaan keran ekspor benih…

Susi menyatakan benih lobster di Indonesia mulai langka sejak dilakukannya ekspor benih ke Vietnam sekitar tahun 2000.

Fahri Hamzah menyatakan penolakan ekspor justru akan menguntungkan penyelundup dengan permainan terbatas dan menyogok dalam prosesnya.

Politikus Fahri Hamzah mengaku bahwa bisnis lobster bukanlah hal yang baru baginya. Pasalnya, bisnis tersebut telah dijalankan oleh keluarganya sejak lama.

Berita komentar Dirjen Perikanan Tangkap KKP soal cuitan Susi jadi berita terpopuler kanal Ekonomi hari ini, Kamis (02/07/2020).

Akun Twitter resmi Partai Gerindra sejak kemarin tampak aktif membela kadernya Edy Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Susi Pudjiastuti memprotes kebijakan pemerintah yang membolehkan ekspor benih lobster. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menjawab kritik tersebut. Partai Gerindra angkat…

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia meminta pemerintah melakukan pengetatan pemeriksaan kepada 26 perusahaan yang mendapatkan izin tangkap bibit lobster, seperti yang…

Susi Pudjiastuti antara lain mengetengahkan kebijakan kementerian yang mengizinkan kapal ikan eks asing dan kapal asing menangkap ikan lagi di Indonesia.

Susi Pudjiastuti sengaja memperlihatkan daftar perusahaan ini agar publik bisa menelusuri profil di balik perusahaan tersebut. 

Susi mengunggah ungkapan protesnya dengan melampirkan daftar 26 perusahaan yang mendapatkan izin tangkap bibit lobster.

“Pemerintah seharusnya membebaskan kewajiban-kewajiban PNBP bagi pengusaha karena kita tidak jalan selama pandemi ini,” kata Susi.