Menurut Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, keributan pada pilpres adalah hal yang mesti dihindari, sebab hanya akan merugikan masyarakat.

Jusuf Kalla menyebut Megawati Soekarnoputri merupakan Presiden paling demokratis dalam sejarah Indonesia.

Bisnis, JAKARTA — Kepolisan Negara Republik Indonesia membuka kemungkinan untuk menyelidiki dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara gugatan uji…

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah partai politik berusaha memikat Partai Golkar agar bersedia untuk berkolaborasi dalam satu poros koalisi. Sejumlah parpol yang merayu Golkar di…

Perppu tentang Pemilu akan mengatur nomor urut partai politik yang sudah ikut Pemilu 2019 tak akan diubah.

Setelah memilih Anies Baswedan sebagai capres, Partai Nasdem membutuhkan sejumlah partai untuk berkoalisi dan memenuhi ambang batas Presidential Threshold.

Simak data perbandingan kinerja ekonomi antara DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang gubernurnya sering disebut dalam berbagai survei mengenai kandidat bakal calon…

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa masuk menjadi satu di antara kandidat calon presiden (capres) dari Partai NasDem. Namun pengamat politik khawatir akan bernasib sama…

Pada Pemilu 2019 ada 5 surat suara membuat banyak staf penyelenggara merasa kesulitan saat menghitung dan mengisi formulir cek hasil, maka hal itu disederhanakan pada Pemilu…

Bisnis, JAKARTA — Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinilai masih sebatas wacana. Jika tak ada perubahan maka pesta demokrasi digelar sesuai jadwal, 2024.

Putusan banding itu hanya mengubah hukuman penjara badan Umar Kei dari 5 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.

Alih-alih membuat anggaran lebih hemat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat penyelenggaran pemilihan umum serentak pada 2019 menyebabkan adanyay pemborosan dengan total…

Badan Legislasi (Baleg) DPR menunggu keputusan pimpinan DPR terkait pelaksanaan rapat paripurna pengesahan Prolegnas Prioritas 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat akan me­revisi UU No. 7/2017 tentang Pemilu di mana salah satu poin yang dibahas adalah rencana Pilkada Seren­tak yang dalam UU No. 10/2016 digelar…

Pilkada yang semestinya dilaksanakan pada 2022 dan 2023, harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tidak perlu diundur ke 2024.

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebaiknya dipersiapkan sejak sekarang supaya kualitas demokrasi bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya.