Bisnis, JAKARTA — Sejumlah partai politik berusaha memikat Partai Golkar agar bersedia untuk berkolaborasi dalam satu poros koalisi. Sejumlah parpol yang merayu Golkar di…

Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan partai politik yang sudah ikut Pemilu 2019 tak perlu melakukan mengubah nomor urutnya untuk Pemilu 2024.

Perppu tentang Pemilu akan mengatur nomor urut partai politik yang sudah ikut Pemilu 2019 tak akan diubah.

Setelah memilih Anies Baswedan sebagai capres, Partai Nasdem membutuhkan sejumlah partai untuk berkoalisi dan memenuhi ambang batas Presidential Threshold.

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa masuk menjadi satu di antara kandidat calon presiden (capres) dari Partai NasDem. Namun pengamat politik khawatir akan bernasib sama…

Wakil Presiden Ke 10 Dan 12 Indonesia menilai banyak partai politik Indonesia yang memiliki tokoh yang bisa diusung dan memiliki elektabilitas tinggi untuk pilpres 2024.…

Pada Pemilu 2019 ada 5 surat suara membuat banyak staf penyelenggara merasa kesulitan saat menghitung dan mengisi formulir cek hasil, maka hal itu disederhanakan pada Pemilu…

Bisnis, JAKARTA — Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinilai masih sebatas wacana. Jika tak ada perubahan maka pesta demokrasi digelar sesuai jadwal, 2024.

Alih-alih membuat anggaran lebih hemat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat penyelenggaran pemilihan umum serentak pada 2019 menyebabkan adanyay pemborosan dengan total…

Putusan MK yang menyatakan partai politik (parpol) yang telah lolos verifikasi 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold (PT) pada Pemilu 2019, tetap…

Badan Legislasi (Baleg) DPR menunggu keputusan pimpinan DPR terkait pelaksanaan rapat paripurna pengesahan Prolegnas Prioritas 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat akan me­revisi UU No. 7/2017 tentang Pemilu di mana salah satu poin yang dibahas adalah rencana Pilkada Seren­tak yang dalam UU No. 10/2016 digelar…

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebaiknya dipersiapkan sejak sekarang supaya kualitas demokrasi bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya.

HTI dianggap sebagai salah satu organisasi yang tidak sejalan dengan konsensus dasar berbangsa dan bernegara.

DKPP tidak pernah berinisiatif menangani pelanggaran KEPP tanpa adanya aduan dari masyarakat

Pilkada serentak pada tahun 2020 lalu dapat menjadi bahan pelajaran, di mana salah satu lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu yakni Bawaslu sempat bertindak kontroversial…