Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) selesai pada masa persidangan IV atau bulan ini.…
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini menilai pimpinan MPR dan DPR akan lebih baik dalam mengambil keputusan apabila berjumlah ganjil. Sebab…
Sidang Paripurna DPR hari ini menyepakati revisi UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 menjadi RUU usul inisiatif DPR setelah 10 fraksi menyampaikan sejumlah pandangannya secara tertulis.…
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) kembali…
Dibukanya peluang revisi UU MD3 mulai memicu kontroversi terkait jumlah pimpinan DPR dan MPR setelah sejumlah partai mengklaim berhak menempatkan wakilnya sebagai pimpinan…
Badan Legislasi (Baleg) sudah menyetujui revisi terbatas revisi terbatas Undang-undang No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…
Lebih kurang hanya satu jam Badan Legislasi (Baleg) menyelesaikan harmonisasi revisi terbatas Undang-undang No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan…
Tak perlu tenaga ekstra. Kira-kira kalimat yang pas untuk menggambarkan langkah politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk dapat merengkuh satu kursi pimpinan di…
Badan Legislasi (Baleg) akan segera membahas revisi terbatas Undang Undang Nomor 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan…
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa revisi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) hanya untuk menambah…
Rapat Pleno Badan Legislasi DPR pada Selasa (13/12) sepakat memasukkan perubahan kedua UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam program legislasi nasional…
Politisi Partai Nasdem, Jhonny G Plate setuju dilakukannya revisi Undang-Undang DPRD, DPD, DPR, MPR (UU MD3) guna menguatkan fraksi-fraksi lain yang ada di DPR.