DPR memiliki komisi sebagai alat kelengkapan yang bertugas sesuai dengan kewenangannya.

Ignasius Supriyadi mencabut gugatan terkait tidak adanya pembatasan periode jabatan anggota DPR, DPD, DPRD pada UU MD3.

Artis yang menjadi anggota DPR untuk periode ketiga menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Selasa (1/10/2019).

Dua pekan menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2014-2019, perbincangan mengenai profil maupun kualitas calon ‘penghuni Senayan’ yang berasal dari kalangan…

Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengubah Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 dengan merevisi komposisi pimpinan MPR  dari lima orang …

Dewan Perwakilan Rakyat kejar tayang ingin merampungkan revisi undang-undang di masa jabatan periode 2014—2019 yang bakal habis September 2019.

Klausul yang dimasukkan dalam RUU APBN 2020 adalah yang terdapat dalam Pasal 182 ayat 2 huruf b yang menentukan bahwa apabila ada deviasi sebesar 10% dari asumsi makro yang…

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU No. 2/2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan…

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan untuk empat perkara pengujian Undang Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

Sidang paripurna MPR resmi menetapkan tiga wakil ketua MPR tanpa dihadiri Partai Persartuan Pembangunan (PPP).

Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) siang ini akan menggelar Sidang Paripurna MPR dengan agenda penetapan dan pengucapan sumpah Pimpinan MPR tambahan.

Mabes Polri tengah membuat Peraturan Kapolri (Perkap) untuk merespons Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,…

Presiden Joko Widodo enggan menandatangani perubahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan mempersilakan masyarakat untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah…

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui secara informal dirinya sudah mengetahui nama tiga calon pimpinan MPR tambahan setelah UU MD3 berlaku mulai hari ini.

Batas waktu penandantanganan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) oleh Presiden Joko Widodo berakhir hari ini sehingga produk legislasi itu dipastikan berlaku.

DPR mengirim surat pada partai PDIP untuk segera mengirim nama kadernya terbaik untuk duduk atau akan dilantik nanti dalam posisi Wakil Ketua DPR