Kendati rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai Jaminan Pensiun belum disahkan oleh Presiden Joko Widodo, namun BPJS Ketenagakerjaan selaku pelaksana dari program tersebut…
Komisi IX DPR menilai iuran untuk program jaminan pensiun sebesar 1,5% atau 3% yang diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Kementerian Keuangan tidak akan mampu…
Kalangan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan gugatan warga negara atau citizen law suit terkait program jaminan pensiun…
Presiden Joko Widodo diminta untuk segera menentukan besaran iuran jaminan pensiun sehingga draf rancangan peraturan pemerintah tentang jaminan pensiun bisa segera disahkan.
Salah satu belum disahkannya rancangan peraturan pemerintah tentang jaminan pensiun adalah adanya kekhawatiran dari Kementerian Keuangan akan adanya unfunded atau ketidaktersediaan…
Program jaminan pensiun akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Juli nanti. Namun hingga saat ini PP dari program tersebut masih…
Kalangan pekerja akan melakukan aksi turun jalan selama tujuh hari berturut-turut untuk menyuarakan sejumlah tuntutan. Aksi akan dilakukan mulai besok.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan besaran iuran program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan belum diputuskan lantaran belum ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.
Waktu sosialisasi prgram jaminan pensiun yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan dipastikan akan sangat singkat, mengingat sampai saat ini rancangan peraturan pemerintah tentang…
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir apabila iuran program jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan itu terlalu besar maka akan rawan disalahgunakan.
Kalangan pekerja menolak usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait besaran iuran program jaminan pensiun. Apindo mengusulkan besaran iuran adalah 1,5% dari upah…