JAKARTA -- BPJS Watch mendesak pemerintah untuk segera merevisi peraturan terkait iuran jaminan pensiun yang seharusnya direvisi tahun ini. Lembaga tersebut merekomendasikan…
Berbicara mengenai pensiun, memang tidak mudah bagi sebagian besar orang. Bagaimana pun, banyak orang yang tidak siap ketika ditanya soal pensiun. Apalagi, pembahasan soal…
Perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun ini masih mendapatkan sambutan hangat, terbukti dengan jumlah pelamar gelombang pertama dan kedua mencapai 2,43…
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS-TK menggandeng Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) dan Japan International Cooperation Agency (JICA)…
Kamis petang pertengahan November 2016, kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan cabang Jakarta Sudirman di kompleks Mayapada Tower sudah sepi. Namun, menjelang…
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencatat dari 19,5 pekerja formal yang menjadi peserta, sebanyak 11,9 juta atau 61% di antaranya belum terdaftar dalam…
Kepesertaan pekerja dalam program jaminan pensiun yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hingga saat ini mendekati angka 5 juta.
Pelaku usaha diberi keleluasaan dalam mendaftarkan pekerjanya dalam program yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ini hingga 30 November…
Perusahaan konsultan global yang menangangi perekrutan hingga investasi, Mercer, mencatat Jaminan Pensiun (JP) membuat pendapatan setelah tidak bekerja (replacement ratio/RR)…
Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi M Hanif Dhakiri mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan…
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengancam akan melakukan mogok nasional apabila revisi PP Jaminan Hari Tua tidak mencakup pekerja secara keseluruhan.n
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor pertengahan Juli ini akan menyambangi para pengusaha dan ratusan perusahaan di Bogor.
Komisi IX DPR meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala besaran plafon atau batas atas pembayaran iuran dalam program jaminan pensiun.
Kalangan pekerja akan dengan tegas menolak apabila pemerintah menyepakati besaran persentase iuran jaminan pensiun sebesar 3% sebagaimana yang diusulkan oleh Kementerian…