Kontraksi pendapatan negara selama pandemi Covid-19 menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami tekanan dan membuat defisit fiskal di atas 6% pada 2020.

BPKP juga berkontribusi terhadap penghematan pengeluaran keuangan negara hingga Rp44,04 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp3,85 triliun.

CELIOS menilai potensi kerugian negara cukup besar dari kebijakan insentif harga gas. Negara akan kehilangan penerimaan ketika harga gas internasional tengah menguat.

Penghentian ekspor itu tidak akan membebani keuangan negara. Alasan utamanya, tidak terdapat pengenaan bea keluar dari ekspor batu bara.

THR ASN yang dipangkas ini menunjukkan kenyataan bahwa keuangan negara dalam suatu keadaan yang sulit akibat pandemi Covid-19

Ada sekitar 22.000 satker, 87 kementerian/lembaga, serta lebih dari 250.000 user pengelola keuangan negara. Harapannya, tahun ini, seluruh kementerian/lembaga, seluruh satker…

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN selaku pemegang saham agar mengukur kewajiban pemerintah sebagai pengendali PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya…

Menteri Keuangan mengakui upaya menekan defisit selama 3 tahun hingga kembali di bawah 3 persen akan sangat sulit. Berikut penjelasannya.

Badan Pemeriksa Keuangaan belum dapat memacu audit kinerja pada 2015 mengingat penambahan jumlah pegawai yang tidak signifikan di tengah pemekaran daerah yang getol.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara diresmikan, Senin (25/8/2014), guna memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di provinsi ke-34…