Kebijakan fiskal dibuat untuk menjaga kestabilan harga di pasar, sehingga tidak terjadi fluktuasi harga barang yang ekstrem.

Tata kelola keuangan negara di tengah tekanan ekonomi kembali mendapat sorotan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kontraksi pendapatan negara selama pandemi Covid-19 menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami tekanan dan membuat defisit fiskal di atas 6% pada 2020.

BPKP juga berkontribusi terhadap penghematan pengeluaran keuangan negara hingga Rp44,04 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp3,85 triliun.

Penghentian ekspor itu tidak akan membebani keuangan negara. Alasan utamanya, tidak terdapat pengenaan bea keluar dari ekspor batu bara.

Angka tersebut didapat dari hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli dari 2017 sampai dengan Juni 2020.

THR ASN yang dipangkas ini menunjukkan kenyataan bahwa keuangan negara dalam suatu keadaan yang sulit akibat pandemi Covid-19

Ada sekitar 22.000 satker, 87 kementerian/lembaga, serta lebih dari 250.000 user pengelola keuangan negara. Harapannya, tahun ini, seluruh kementerian/lembaga, seluruh satker…

Menteri Keuangan mengakui upaya menekan defisit selama 3 tahun hingga kembali di bawah 3 persen akan sangat sulit. Berikut penjelasannya.

Sepanjang 2017, Mahkamah Agung telah berkontribusi kepada keuangan negara senilai Rp18,25 triliun yang berasal dari pidana denda dan uang pengganti dalam perkara pelanggaran…

Badan Pemeriksa Keuangaan belum dapat memacu audit kinerja pada 2015 mengingat penambahan jumlah pegawai yang tidak signifikan di tengah pemekaran daerah yang getol.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara diresmikan, Senin (25/8/2014), guna memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di provinsi ke-34…