Bekas Ketua Wadah Pegawai KPK tersebut menjadi saksi dari pemohon Universitas Islam Indonesia (UII).

Dalam sidang lanjutan di Jakarta, Rabu (9/9/2020), Kepala Bagian Perancangan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang hadir sebagai saksi lewat…

Bisnis, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi kembali menolak uji materi terkait dengan norma pengangkatan jabatan wakil menteri yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian…

Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan pengaturan pengangkatan wakil menteri dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Bisnis, JAKARTA — Gugatan uji materi terhadap UU No. 2 Tahun 2020 yang diajukan oleh mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin dicabut. Pihak penggugat…

Pemerintah berencana menghadirkan ahli dalam sidang permohonan uji materiil maupun formil UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi.

Surat dikirimkan oleh Syaiful Bakhri yang memimpin tim kuasa hukum.

Bisnis, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijaksana terkait dengan uji materi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.…

Sebelum meninggal dunia pada 6 Juni, Ki Gendeng Pamungkas memasukkan permohonan uji materi UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengalihan aset, personel, dan dokumen merupakan amanah UU No. 25/2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

UU No. 2/2020 merupakan penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk…

Ketika para pemohon mengajukan ahli untuk memperkuat argumentasi, kesempatan serupa tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dan DPR.

Kerugian konstitusional yang terancam itu adalah hak warga negara untuk mendapatkan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip negara hukum. Kerugian konstitusional lainnya…

Aksi ‘bersih-bersih’ MK berlanjut pada Kamis (25/6/2020) hari ini. Kali ini, sebanyak lima permohonan dieliminasi.

Bercermin dari kasus konkret, MKN dituding tidak menyetujui pemanggilan seorang notaris sebagai saksi dalam perkara dugaan pemberian keterangan palsu di Bareskrim Polri.

Alasan MK mengandaskan permohonan Din Syamsuddin dkk semata karena Perppu 1/2020 tidak lagi berlaku.