MK tidak menyakini hasil penghitungan suara di tiga TPS tersebut seperti didalilkan oleh Golkar selaku pemohon sengketa hasil Pileg 2019.

MK tidak menyakini hasil penghitungan suara di tiga TPS tersebut seperti didalilkan oleh Golkar selaku pemohon sengketa hasil Pileg 2019.

Hingga Rabu (7/8/2019) hingga sore, sebanyak 49 perkara telah dimentahkan oleh MK baik melalui putusan maupun ketetapan.

Pada sidang sesi ketiga, Selasa (6/8/2019) malam, MK membacakan putusan atas 21 perkara.

Calon anggota DPRD Bintan dari Golkar, Amran, menggugat penetapan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur,…

Pertimbangan MK mementahkan tujuh perkara itu bervariasi seperti dalil tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan ditolak maupun tidak memenuhi syarat formal sehingga…

Agenda sidang pembacaan putusan sempat molor selama 46 menit karena penggandaan dokumen putusan.

Bawaslu Jakarta Utara yang dibawahi Bawaslu DKI Jakarta merupakan unsur dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama dengan Polres Jakarta Utara dan Kejaksaan…

Putusan DKPP No. 114-PKE-DKPP/VI/2019 diucapkan pada Rabu (17/7/2019) pekan lalu yang berisi pencopotan Yulhasni dari jabatan Ketua KPU Sumut dan Famataro Zai dari kursi…

Partai Nasdem mempraktikkan kolaborasi itu dalam gugatan pemilihan anggota DPR di Dapil Aceh I dan Dapil Aceh II. Kedua permohonan tersebut termaktub dalam Perkara No. 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

TSM itu berupa perekrutan saksi untuk pemenangan caleg tertentu, penutupan akses informasi terhadap caleg lawan, data formulir DA1 tak sesuai dengan formulir C1.

Sengketa hasil Pileg 2019 memasuki tahapan pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli.

Permohonan Partai Gerindra paling banyak dihentikan yakni sejumlah lima dapil. Dilihat dari asal provinsi, Jawa Barat menyumbangkan lima dapil yang disetop, lebih banyak…

Pada sesi kedua, sekitar 60 dapil dinyatakan berhenti pemeriksaannya oleh MK. Adapun, sesi pertama menjadi akhir dari 22 dapil. 

Ada pula permohonan yang diajukan melebih tenggang waktu dan tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pengurus pusat partai politik untuk sengketa caleg internal.

Diskualifikasi Rahmat Muhajirin dimohonkan oleh sesama kader Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, ke MK.