Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mulai melakukan tahapan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah atau RTRW untuk mengakomodir perkembangan arus pembangunan di tengah…
Pemda juga diminta menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana hingga penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memastikan bahwa review peraturan daerah (perda) terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) di sejumlah kabupaten tetap…
Pemprov Sumatra Selatan mencatat terdapat 2 kabupaten dari 17 kabupaten/kota di provinsi itu yang telah merevisi peraturan daerah terkait rencana tata ruang wilayah atau…
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, bakal mengubah rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang sejak lima tahun terakhir belum direvisi.
Daftar Proyek Strategis Nasional telah dua kali berubah. Namun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memastikan, sebagian besar proyek sesuai dengan…
Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam menetapkan beberapa poin penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gorontalo 20192039.
Sebuah perusahaan dalam negeri (PT Kendal Steel Indonesia) yang akan menanamkan investasinya di Jateng atau tepatnya di Kabupaten Kendal senilai Rp35 triliun harus tertahan…
Perda RTRW Kabupaten Banyuasin mengalami perubahan karena adanya rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api yang membutuhkan lahan seluas 2.165 hektare.
Revisi Peraturan Daerah Ruang Tata dan Ruang Wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kini tinggal menunggu pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
Dengan adanya rencana perluasan Bandara Soekarno Hatta, sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Tangerang akan beralih fungsi sesuai tata ruang wilayah perkotaan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan peninjauan kembali Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi yang pada…
Beroperasinya food court di Kawasan Pantai Maju atau yang dahulu dikenal sebagai Pulau D dinilai ilegal karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang…
Pemprov DKI Jakarta diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena Raperda RTRW yang menjadi landasan pengelolaan di lahan reklamasi diperkirakan baru bisa dibahas…
Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan pembangunan di lahan reklamasi harus menunggu disahkannya Raperda RTRW dan jangan sampai Pemprov DKI Jakarta melakukan pelanggaran…