Destructive Fishing Watch (DFW) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeluarkan protokol kesehatan atau pencegahan Covid-19 bagi awak kapal perikanan.

11 nelayan asal Aceh yang memasuki wilayah Thailand tanpa izin akhirnya diizinkan untuk kembali ke Indonesia

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyoroti Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang belum menyentuh nelayan dan pembudidaya rumput laut sejak program afirmatif itu…

Para nelayan di Kabupaten Buleleng, Bali, mengaku bersyukur mendapatkan asuransi kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga tidak merasa cemas jika terjadi hal-hal…

Kelangsungan berusaha nelayan di sejumlah daerah tangkapan tidak aman menyusul aksi perompakan yang baru-baru ini terjadi di sejumlah titik di kawasan perairan Indonesia.

Ketua Panja RUU Pemberdayaan dan Perlindingan Nelayan DPR, Herman Khaeron menegaskan bahwa produk legislasi itu akan disahkan 8 Maret mendatang.

Pemerintah perlu menyiapkan payung hukum bagi lembaga pembiayaan di sektor kelautan karena mayoritas lembaga keuangan seperti sektor perbankan sulit diakses oleh para nelayan…

Sudah selayaknya perikanan skala kecil merupakan aktor dari pembangunan perikanan di Indonesia maupun Asia Tenggara.

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membangun perumahan khusus nelayan bagi para nelayan di kawasan Muara Angke, Jakarta…

Kalangan nelayan mendesak Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan segera disahkan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kalangan nelayan di Jawa Barat meminta pemerintah segera menyiapkan akses modal bagi nelayan dengan suku bunga yang murah di kisaran 3%-6% per tahun.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat menilai aturan perlindungan nelayan memang sudah seharunya diterbitkan.

Kalangan nelayan menyatakan aturan perlindungan terhadap nelayan harus segera diwujudkan oleh pemerintah, hal ini merujuk pada sidang FAO Komite Perikanan (COFI) ke-31 yang…