Kementerian PAN-RB dan KSP akan mengadakan rapat bersama seluruh kementerian dan lembaga untuk menyampaikan pesan sampai ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau…
Memberi dan menerima parsel saat Lebaran di Indonesia adalah hal yang cukup lazim. Namun, pemerintah melarang ASN menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun, sesuai dengan…
Graduate School of Business Malaysia National University John Xavier mengatakan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Indonesia sudah sangat baik.
Pendaftaran P3K akan dilakukan secara terpusat melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), https://sscasn.bkn.go.id, yang dapat diakses mulai…
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif rencana pemerintah terkait dengan penyediaan perumahan bagi Aparatur Negeri Sipil…
JAKARTA Komisi Aparatur Sipil Negara mengklaim Gubernur DKI Jakarta telah menyalahi prosedur merit aparatur sipil negara terkait dengan perombakan terhadap sebanyak 16 pejabat…
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI masih menyelidiki dugaan pelanggaran dalam perombakan jabatan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pemerintah mengkaji tiga opsi untuk memperkuat peran dan fungsi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah yang hingga saat ini dinilai masih kurang optimal.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan memanggil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Sudarsono Hardjosoekarto terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik sebagai…
Kalangan masyarakat sipil menilai revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang bakal menghapus Komite Apartur Sipil Negara bakal melemahkan pengawasan terhadap perilaku…
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan meningkatkan pengawasan internal lewat Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk…
Presiden Jokowi menugaskan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk meratakan sebaran aparatur sipil negara ke pelosok tanah air
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menduga praktik jual-beli jabatan pimpinan tinggi seperti terjadi di Kabupaten Klaten, berpotensi terjadi di ratusan kabupaten lainnya.