DPR RI terus mengupayakan perdamaian bagi konflik Rusia-Ukraina melalui keterlibatan Ketua BKSAP Fadli Zon dalam Satgas IPU.

Petani kerap kesulitan mengakses pupuk bersubsidi jelang masa tanam sehingga HKTI memberikan tiga usulan ini kepada pemerintah.

HKTI mengkritisi pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng dan meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan ini

HKTI memberikan enam catatan kepada pemerintah mulai dari peningkatan kesejahteraan petani hingga soal pelarangan ekspor hasil olahan sawit.

Anggota DPR Fadli Zon membuat puisi berjudul Brutus yang mengisahkan tentang pendusta dan pengkhianat bangsa.

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon melontarkan sindiran terkait adanya pawang hujan pada gelaran MotoGP Mandalika 2022.

Fadli Zon memberikan klarifikasi atas tuduhan kedekatannya dengan terduga teroris yang ditindak oleh Densus 88 belakangan ini.

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menilai bahwa tudingan yang berupaya mengaitkannya dengan kelompok jaringan teroris adalah fitnah yang keji.

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mendesak pemerintah segera merevisi Keppres No.2/2022 tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara.

Sejumlah pejabat seperti Fadli Zon mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi 2022 kepada umat Hindu di Indonesia.

Fadli Zon menyebut warga tidak mau lagi jadi peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir tata kelola BPJS Kesehatan dinilai semakin buruk dan amatiran

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menilai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sangat gegabah dan tidak patut diterapkan.

Anggota DPR RI Fadli Zon meminta wacana penundaan pemilu dihentikan. Sebab, jadwal pemilu sudah ditetapkan.

Anggota DPR RI Fadli Zon menilai kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini membuktikan ketidakmampuan pemerintah dalam mengurai persoalan.

Penahanan Brigjen TNI Junior Tumilaar karena membela rakyat yang bersengketa lahan dengan perusahaan disesalkan Fadli Zon dan Dipo Alam.

Soal kebijakan tentang JHT, Fadli Zon menyebut pemerintah memaksa kaum buruh membiayai krisis.