Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyelesaikan panggilan Badan Pengawas Pemilu mengonfirmasi dugaan pelanggaran kampanye.

Komisi Pemilihan Umum segera menetapkan desain alat peraga kampanye yang dibantu pemerintah untuk peserta pemilu serentak 2019.

Komunitas Independen Sadar Pemilu mengadakan aksi diam di kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, guna mewujudkan Pemilihan Umum 2019 yang damai, bersih, dan tanpa intimidasi.

Satu bulan sejak dimulainya masa kampanye bagi peserta pemilihan umum serentak 2019, Badan Pengawas Pemilu menerima ratusan laporan dugaan politik uang dan netralitas aparatur…

Calon presiden dan calon wakil presiden diminta memahami regulasi larangan kampanye di lembaga pendidikan baik itu kampus ataupun pesantren.

Rencana penaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium oleh pemerintah tengah menghangat. Harga Premium yang merupakan BBM bersubsidi, rencananya akan dinaikkan mengikuti…

Calon wakil presiden Sandiaga Uno melakukan kampanye di Bogor hari ini, Rabu (3/10/2018) hingga sore.

Calon presiden dan calon wakil presiden diperbolehkan menggunakan kampanye dengan cara apa pun asal tidak di tempat yang dilarang berdasarkan undang-undang.

Pengawasan terhadap media sosial dinilai akan menjadi tantangan berat bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selama masa kampanye.

Peserta pemilu dilarang melakukan kampanye di lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan instansi pemerintahan.

Mahkamah Agung menguatkan pembatalan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia yang berisi larangan untuk menayangkan siaran iklan politik di luar masa kampanye, termasuk himne…

Menjelang tahun politik 2019, pemerintah Provinsi Sumatra Utara mengimbau seluruh Kepala Daerah di Sumut yang mengikuti kampanye politik untuk segera mengajukan surat cuti.

Dugaan kucuran mahar politik sebesar Rp1 triliun yang dituduhkan kepada bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno memantik usulan pembatasan dana kampanye.

Sebelum daftar calon tetap atau DCT diumumkan, bakal calon anggota legislatif dilarang melakukan kampanye dengan cara apa pun.

Partai Solidaritas Indonesia meminta Mahkamah Konstitusi mendefinisikan ulang kegiatan kampanye yang saat ini mencakup aktivitas partai politik menawarkan 'citra diri'.

Dalam rangka kampanye, KPU memperbolehkan peserta Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres 2019 tidak mendaftarkan akun media sosial mereka. Namun, semua itu ada konsekuensinya.…