Investor swasta bisa mendapatkan kesempatan untuk mengelolan barang milik negara dalam skema LCS

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas memberi peluang peluang kolaborasi badan usaha milik negara dengan…

Pemerintah tengah mengkaji berbagai masukan dari beberapa pihak terkait rencana pengembangan Jakarta setelah tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara.

Untuk mengoptimalkan gedung-gedung milik pemerintah yang ada di Jakarta, pemerintah diharapkan bisa memberi insentif kepada swasta.

Persoalan yang menjadi perhatian pengembang ialah untuk mengubah gedung membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.

Selama lokasi dari aset yang ditawarkan bagus dan potensi bisnis menarik, pengembang tertarik untuk terlibat dalam kerja sama dengan pemerintah.

Asuransi barang milik negara (ABMN) diprediksi bakal mendongkrak premi asuransi dan reasuransi umum di Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan revisi kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara…

Pemerintah menargetkan akan mengasuransikan seluruh gedung dan bangunan milik kementerian dan lembaga (Barang Milik Negara) pada 2021.

Pemerintah memberikan kepastian terkait dengan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) eks terminasi atau BMN hulu migas yang berasal dari Kontraktor yang Kontrak Kerja Sama-nya…

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah menindaklanjuti rencana pembentukan konsorsium untuk perlindungan Asuransi Barang Milik Negara (ABMN).

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga atas peningkatan kinerja pengelolaan barang milik negara (BMN)

Investor kini dapat menyewa barang milik negara atau daerah lebih dari 5 tahun untuk kepentingan proyek infrastruktur.

Barang sitaan Ditjen Bea dan Cukai berupa 867 unit netbook senilai Rp1,39 miliar dihibahkan kepada tujuh kementerian/lembaga dan Pemkot Batam.