Penolakan keras dari masyarakat membuat pemerintah meredamnya dengan menyatakan siap jika Tapera ditunda. Keputusan final akan ada di era pemerintahan Prabowo.
Riset Celios menunjukkan bahwa Tapera dapat memberikan dana puluhan triliun kepada pemerintah melalui SBN, tetapi pekerja dan perekonomian terkena beban.
Nantinya, peserta Tapera akan membayar cicilan rumah sembari tetap mengeluarkan iuran. Namun, pemerintah meyakini bahwa itu akan menguntungkan masyarakat.
Backlog turun menjadi 9,9 juta unit di 2023 disumbang dari pelaksanaan PSR. Di sisi lain, aturan turunan UU No.1/2022 tentang HKPD meluncur, yakni PP No.1/2024.