Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan bank tanah bisa beroperasi paling lambat di awal tahun depan.

Badan Bank Tanah akan dibentuk Komite Bank Tanah. Dalam komite tersebut akan diisi oleh 3 menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun dua Peraturan Presiden atau Perpres terkait bank tanah.

Latar belakang dibentuknya bank tanah adalah untuk menyelesaikan berbagai macam masalah pertanahan yang masih terjadi di Indonesia, seperti harga tinggi, ketersediaan lahan,…

Pembentukan Bank Tanah sebagai badan otonom atau independen merupakan amanah UU Cipta Kerja. Pemerintah menyediakan modal awal Rp2,5 triliun dari APBN untuk operasionalnya.

Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk dapat mempunyai hak atas tanah di atas hak pengelolaan.

Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Himawan Arif Sugoto mengatakan pembahasan RPP tentang bank tanah sedang dilakukan dan…

Bank tanah untuk hunian juga semestinya tidak hanya dari tanah negara yang sudah ada, melainkan juga harus melalui pembelian lahan, juga sebagian lahan milik BUMN/BUMD harus…

Bank tanah yang diamanatkan UU Cipta Kerja akan menyelesaikan banyak masalah, kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Dari dokumen yang diunduh pada website uu.ciptakerja.go.id disebutkan sejumlah kawasan ekonomi masuk dalam rincian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan, Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan,pemanfaatan,…

Pada 20 Agustus 2020 ini tepat setahun pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin memimpin. Di bidang bisnis properti, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan, tetapi tetap masih ada…

Bank tanah dipersiapkan untuk mengelola lahan telantar yang kemudian digunakan untuk dibangunkan berbagai kepentingan umum termasuk perumahan rakyat.

Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan empat peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Draf empat PP itu mencapai 90 persen.

Bank Tanah merupakan institusi Pemerintah Republik Indonesia, yang akan dipimpin oleh sebuah komite, yakni Komite Bank Tanah.

Bank tanah termauk yang disrebutkan dalam UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020, tetapi belum terlihat secara spesifik pembentukannya diarahkan untuk penyediaan…