Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan…

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda menjelaskan bahwa pada Rabu (1/7/2020) akan terdapat penyesuaian iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).…

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G. Partakusuma menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan menjadi sorotan besar dalam masa pandemi virus…

Merespons kebijakan kenaikan premi iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Juli 2020, sebanyak 49.350 peserta memilih untuk turun kelas sepanjang Mei 2020.

Menurutnya, hingga saat ini, Kemenkeu belum bersedia mempublikasikan hasil audit tersebut karena dinilai sebagai informasi yang dikecualikan untuk publik. Padahal, ICW menilai…

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyatakan bahwa hasil audit BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum bisa diakses…

Hasil audit BPJS Kesehatan oleh BPKP belum bisa diakses oleh publik, padahal hasil audit itu dinilai menjelaskan berbagai masalah BPJS Kesehatan

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, sebanyak 7,54 persen peserta mandiri atau 2,3 juta orang tercatat melakukan turun kelas kepesertaan dalam kurun Desember 2019–Mei 2020.

Peleburan kelas peserta tersebut direncanakan mulai pada tahun ini dan diharapkan terlaksana paling lambat pada 2022.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencatatkan posisi gagal bayar Rp6,54 triliun pada hari ini

Peleburan kelas kepesertaan program BPJS Kesehatan akan segera direalisasikan paling lambat pada 2022.

Defisit BPJS Kesehatan diperkirakan akan turun pada tahun ini menjadi sekitar Rp185 miliar seiring berlakunya kenaikan iuran.

Prediksi itu mengacu pada angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal tahun saat pemerintah menaikkan tarif iuran sebelum akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung.

Pemerintah menyarankan masyarakat untuk mengambil kelas III jika merasa kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II memberatkan.

Menurut BKF, penyesuaian iuran ini masih jauh di bawah perhitungan aktuaria dimana iuran kelas I seharusnya Rp286ribu, kelas II Rp184 ribu.