BPJS adalah Lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat. Simak penjelasan lengkapnya.

BPJS Kesehatan masih mengkaji kenaikan tarif Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) kompak mencatatkan kinerja investasi positif sepanjang tahun lalu. Apa rahasianya?

BPJS Kesehatan telah membuka fitur auto-debit sampai program cicil tunggakan, yang bisa dimanfaatkan peserta mandiri agar tak lagi kelupaan membayar iuran.

BPJS Kesehatan menyatakan rencana penerapan kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas rawat inap standar (KRIS) pada Juli 2022 masih menunggu payung hukum.

BPJS Kesehatan mulai melakukan uji coba menjadi sistem kelas rawat inap standar atas KRIS pada 1 Juli 2022 di beberapa rumah sakit.

Kondisi aset neto dana jaminan sosial kesehatan pada 2021 tersebut membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencatatkan defisit senilai Rp5,69 triliun pada 2020 dan…

Berikut cara cek iuran BPJS Kesehatan. Lantas, berapa tarif terbaru BPJS Kesehatan?

Pemerintah pusat dan daerah menetapkan bantuan iuran Rp7 ribu per orang per bulan sehingga peserta BPJS Kesehatan hanya membayarkan Rp35 ribu.

Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada penurunan jumlah PMI yang ikut serta dalam program jaminan sosial tersebut.

BPJS Watch meminta Kementerian Kesehatan bersama stakeholders untuk mendalami kajian terkait iuran, ketersediaan tempat tidur, dan tarif INA CBGs sebelum penerapan KRIS.

Menjelang implementasi KRIS sesuai amanat UU SJSN, DJSN terus mengkaji besara iuran yang berpegang pada prinsip asuransi sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal hapus kelas 1-3 dan menerapkan kelas rawat inap tunggal. Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Berdasarkan usulan implementasi kelas rawat inap standar (KRIS), maka BPJS Kesehatan akan melebur kelas rawat 1,2, dan 3 menjadi satu standar.

Iuran BPJS disesuaikan Gaji, Apa Konsekuensinya?

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengusulkan dua kriteria tambahan dalam regulasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).