Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan pemerintah masih dalam proses pembahasan mengeluarkan lima sektor perhubungan dari DNI tersebut.
Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menuturkan keprihatiannya atas rencana dibukanya sarana komunikasi dan navigasi baik udara maupun laut untuk…
Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono menuturkan menyambut baik jika memang tujuan akhir dari pembukaan keran investasi ini agar konektivitas perhubungan semakin baik.
Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, evaluasi terkait tiga paket kebijakan ekonomi tersebut telah dilakukan. Paket perluasan…
Seperti diketahui, pemerintah sudah lama berencana merelaksasi DNI. Rencana tersebut nampak dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang telah diwacanakan sejak November 2018.
Pemerintah hingga hari ini masih belum merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan…
JAKARTA — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersikukuh mendorong relaksasi investasi asing di sektor jasa, terutama perguruan tinggi dan rumah sakit, pascapemilihan…
Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada sektor jasa dinilai berisiko terhadap pelebaran defisit neraca transaksi berjalan apabila tidak diiring peraturan yang mampu…
JAKARTA -- Kementerian Perhubungan masih melihat lebih jauh dampak dari rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi di sektor perhubungan melalui revisi Peraturan Presiden…
Usai dikeluarkannya usaha mikro kecil dan menengah dari relaksasi DNI, pemerintah diminta untuk memperbaiki iklim investasi, khususnya perizinan, agar investor asing mau…
Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Menko Perekonomian Edy Putra Irawady menyatakan bahwa Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018 yang merupakan draft relaksasi DNI 2016 diakui…
Para pelaku usaha industri kayu menyambut positif Paket Kebijakan Ekonomi XVI tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi, salah satunya untuk bisnis kayu.
JAKARTA — Pemerintah mengklaim revisi daftar negatif investasi (DNI) yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI adalah untuk mendorong pengembangan UMKM-K agar…
JAKARTA — Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuka lebar-lebar peluang investasi asing di bidang usaha angkutan multimoda di Tanah Air dengan porsi kepemilikan modal…
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan dalam waktu 1 bulan ini, pihaknya sudah bisa mengeluarkan kebijakan terbaru terkait…
Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa kebijakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) juga dimaksudkan…
Pemerintah menyiapkan indicative investment sertificate guna meningkatkan daya tarik investasi Indonesia. Sertikat tersebut akan memungkinkan investor langsung menjalankan…
Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) menilai keputusan daftar negatif investasi (DNI) pada industri karet remah (crumb rubber) yang ditetapkan pemerintah melalui…
To top 
