Percepatan penyerapan anggaran yang tepat diyakini akan dapat memulihkan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Ini untuk peningkatan pelayanan urusan wajib pemerintah daerah, bukan untuk mobil pejabat.

Angka ini kemungkinan akan bertambah dengan penginputan realisasi dana BOS pdaa SMA/SMK/SLB, sehingga belanja diperkirakan bisa mencapai 94 persen.

Seharusnya dengan kekuatan APBD yang dimiliki, pemda dapat menstimulasi variabel konsumsi rumah tangga.

Saat ini, serapan APBD di DI Yogyakarta berada dikisaran 69,25 persen dari total anggaran sebesar Rp6,25 triliun. Sementara itu, target pendapatan sudah mencapai 86,49 persen.

Pemerintah daerah di Sumatra Selatan diimbau agar tidak melakukan tradisi belanja secara besar-besaran pada akhir tahun karena memicu peningkatan laju inflasi di daerah tersebut.

Diharapkan semua satuan kerja di November nanti dapat menyerap APBD secara maksimal.

Penyesuaian ini kami lakukan sesuai dengan kondisi ril dan guna mempercepat penanganan Covid-19 di Lombok Timur.

Untuk mendorong realisasi anggaran daerah misalnya dengan meminta kepada satuan kerja terkait untuk dapat fokus pada pelaksanaan program percepatan.

Kami harap percepatan yang dilakukan ini mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja daerah Bali.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah DI Yogyakarta tidak terpaut jauh. Realisasi kegiatan fisik yang ditargetkan sebesar 17,42 persen pada Kuartal I/2021 ini, berhasil tercapai…

Belanja pemerintah daerah yang masih rendah tersebut, khususnya yang terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kami utamakan pengeluaran rutin dulu seperti gaji pegawai.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan efektivitas program dan anggaran dalam realisasi belanja daerah agar masyarakat merasakan…

Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Lisbon Sirait menuturkan cenderung stagnannya…

Lima pemerintah daerah tercatat terlambat menyampaikan laporan bulanan mengenai keuangan daerah sehingga DAU sebesar Rp14,2 miliar ditunda penyalurannya.