Dia menilai stimulus fiskal dengan cara memberikan diskon pesawat terbang ke 10 destinasi wisata justru memperluas penyebaran Corona ke berbagai wilayah di Indonesia.

UMKM, khususnya di sektor jasa pariwisata, paling rentan terkena efek domino karena jumlah wisatawan, baik dalam maupun luar negeri, turun drastis akibat penyebaran corona.

Aset fisik dinilai lebih mudah diperjualbelikan.

Angka kematian akibat wabah virus corona (coronavirus) menanjak mendekati 500 seiring dengan bertambahnya korban jiwa di Provinsi Hubei, China, jantung wabah virus ini.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tak terlalu percaya diri dengan program omnibus law-nya.

Ekonom senior Indef Faisal Basri memaparkan analisis soal publikasi tahunan World Economic Forum (WEF) tentang indeks daya saing global.

Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan setiap US$1 penurunan harga ICP, maka penerimaan negara hilang sebesar Rp1,1…

Ekonom Senior Faisal Basri berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa membersihkan kabinetnya, jika terpilih lagi menjadi presiden lima tahun mendatang, 2019-2024.

Pakar ekonomi Faisal Basri mendorong adanya dana wakaf yang dihimpun untuk mendirikan industri manufaktur demi meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Kenaikan pendapatan per kapita itu banyak diklaim turut mengantarkan Indonesia naik kelas. Dari sebelumnya tergolong kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah atau…

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyodorkan beberapa usulan terkait pengembangan kendaraan listrik di Tanah Air. Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik merupakan…

Pengamat ekonomi Faisal Basri mendeklarasikan dia akan menjadi oposisi Joko Widodo jika KPPU kehilangan independensi karena berada di bawah pemerintah.

Saat ini daya beli nasional tidak turun, penurunan omzet dan laba beberapa outlet modern tidak bisa dijadikan acuan penurunan daya beli nasional. Penyebabnya adalah perubahan…

Pemerintah dituntut untuk mengkaji keakuratan alokasi subsidi di sektor pertanian karena penggelontoran anggaran itu tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan petani.

Pemerintah sebagai pemilik frekuensi dinilai harus berperan aktif mengawasi para pelaku industri dan tidak boleh didikte oleh korporasi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak bisa memperkarakan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian yang menginstruksikan 12 perusahaan pembibitan unggas…