Istilah ‘gas' dan 'rem’ kerap dipakai Presiden Jokowi sebagai istilah yang menggambarkan kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19.

Usulan tersebut dikemukakan karena ekonomi Bali saat ini sangat tergantung dengan sektor pariwisata.

Faisal juga menyarankan agar pemerintah tidak lagi memberikan stimulus berupa pelonggaran pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) di bandara dan diskon tiket pesawat.

Saat awal November lalu berada di angka 11 persen, kini naik sekitar 15 persen.

Dua ekonom senior memberikan pandangannya soal terpilihnya Budi Gunaldi Sadikin. Berikut ini pandangan mereka.

Faisal Basri menyayangkan anggaran kesehatan yang dipangkas dari Rp212,5 triliun di 2020 menjadi Rp169,7 triliun pada 2021. Padahal, Indonesia harus menghadapi situasi pandemi…

Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan penerapan skema vaksin berbayar yang dilakukan BUMN dan disetujui pemerintah merupakan praktik biadab.

Pengembangan DME sebagai subtitusi LPG saat ini belum ekonomis dan harganya akan lebih mahal daripada LPG. Dengan demikian, penggunaan bahan bakar yang diolah dari batu bara…

Adapun, negara-negara lain seperti India dan Filipina mulai berangsur-angsur mencatat penambahan kasus harian yang lebih rendah. Sementara itu, Indonesia malah mencetak rekor…

Dalam akun twitter @FaisalBasri, ekonom tersebut meminta Jokowi untuk segera menyelamatkan Indonesia.

Sayangnya, dampak dari kebijakan tersebut masih kurang terasa lantaran penyebaran Covid-19 yang masih belum mereda di Tanah Air. Hal ini termasuk kebijakan suku bunga acuan…

Kebijakan suku bunga BI yang rendah di saat pandemi Covid-19 ini tidak akan banyak mendorong penyaluran kredit perbankan.

Dalam akun twitter @FaisalBasri, ekonom tersebut meminta Sang Kepala Negara untuk lebih mendengarkan suara masyarakat ketimbang Bank Dunia terkait UU Cipta Kerja.

Jika pemerintah ingin target pertumbuhan ekonomi 7 persen tercapai dan tenaga kerja lebih banyak yang bisa terserap, maka yang harus diberantas adalah korupsi.

Oleh karena itu, ekonom senior ini menilai tidak tepat jika pemerintah menyelesaikan masalah dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan landasan yang keliru, maka Omnibus Law…

Kekeliruan yang paling fatal lagi menurut Faisal adalah pandangan yang mengatakan bahwa salah satu penghambat investasi adalah keberadaan dan sepak terjang Komisi Pemberantasan…