Sebelumnya, ekonom Faisal Basri menyampaikan berdasarkan data General Customs Administration of China pada 2020, terdapat impor 3,4 juta ton bijih nikel dari Indonesia.

Tingkat pengembalian modal kereta cepat relatif lama karena baru akan diperoleh setelah 40 tahun sejak protek selesai.

Kementerian BUMN menilai tak akan mungkin ada investor yang tertarik membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung jika tak balik modal atau merugi sampai kiamat.

Pemerintah harus melindungi rakyat dan keuangan negara dari berbagai risiko kehilangan, termasuk di sektor tambang.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menulai kritik mulai dari panjang trayek, hingga potensi kerlanjutannya setelah rezim Presiden Jokowi.

Ekonom Faisal Basri menilai pemerintah Indonesia tidak akan gagal untuk membayar utang. Namun, ada kompensasi atas hal tersebut.

Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan…

BPN dinilai merupakan opsi yang tidak bisa dihindari saat kementerian/lembaga tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik untuk mengatasi masalah pangan.

Faisal Basri mengungkapkan struktur ekonomi Indonesia sudah rapuh, bahkan sebelum pandemi Covid-19.

Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan kecepatan pemulihan Indonesia lebih lambat dibandingkan dengan negara lain.

Dalam masa penerapan PPKM Level 4, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly melarang tenaga kerja asing atau TKA masuk ke Indonesia.

Sebagai negara pemilik bahan baku, Indonesia seharusnya mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar.

Faisal Basri mengkritik Erick Thohir karena lebih memilih memberikan PMN ke BUMN dan memperbanyak Ivermectin atau obat cacing yang diyakini sebagai terapi Covid-19. Hal tersebut…

Kritik ini salah satunya disampaikan oleh ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri dalam unggahannya di media sosial Twitter. 

Kritik tersebut terkait kebijakan Menparekraf Sandiaga Uno mengirim delegasi ke Amerika Serikat di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan PPKM Darurat.

Kondisi ini bisa terjadi jika penanganan pandemi masih tidak terorganisir dengan baik. Di samping itu, perbankan di Tanah Air masih enggan menyalurkan kredit.