Jokowi kembali mengingatkan jajarannya untuk peka dan waspada terhadap kondisi global yang memburuk, salah satunya dengan memprioritaskan belanja produk dalam negeri.

Sesuai dengan mandat Presiden, anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja produk dalam negeri (PDN) serta usaha menengah kecil (UMK)…

Jokowi geram karena belanja produk impor di K/L masih tinggi padahal produk lokal yang sama sudah tersedia

Perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia barang-jasa di Provinsi Jawa Tangah nilainya kurang lebih Rp4 triliun.

Jokowi jengkel karena masih ada instansi pemerintah yang enggan memilih produk dalam negeri dalam pembelanjaan anggaran.

Business Matching ini menjadi upaya percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UMKM oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri setelah jengkel Indonesia dibanjiri produk…

Tahun lalu, fasilitasi sertifikasi TKDN masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total anggaran Rp112,1 miliar dan dari alokasi Prioritas Nasional (PN)…

Jokowi menyoroti realisasi belanja barang dan jasa kementerian yang masih minim, salah satunya Kemendikbudristek yang dipimpin Nadiem Makarim.

Jokowi meminta menteri, pemda hingga BUMN untuk mengurangi pengadaan produk impor dan mendorong pembelian produk dalam negeri.

Jokowi mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak melakukan kecurangan misalnya barang impor yang dicap sebagai produk dalam negeri.

Luhut Pandjaitan menargetkan pembelian produk dalam negeri adalah sebesar Rp400 Triliun melalui e-katalog dan toko daring pada 2022.

Ini satu langkah strategis untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk dalam negeri, sebab sejauh ini konsumsi produk dalam negeri masih relatif kecil, terutama…

Produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah…

Potensi belanja pemerintah maupun badan usaha nasional sangat besar untuk dapat dibelanjakan produk dalam negeri. 

Dibukanya peluang swasta memproduksi sarana prasarana vaksin berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.