JAKARTA — Kementerian ESDM semakin optimistis dapat mencapai target penerimaan negara bukan pajak subsektor pertambangan mineral dan batu bara tahun ini setelah realisasinya…
Sebagai salah satu penopang penerimaan negara, pemerintah tengah menyusun kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor mineral dan batubara atau minerba.
Kenaikan besaran sanksi denda keterlambatan pembayaran dari 2% menjadi 5% sedang dibahas dalam revisi Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak…
JAKARTA – Kementerian Keuangan tak mau gegabah menanggapi beberapa poin perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau…
Kewenangan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP bakal diperluas dalam revisi Undang-Undang PNBP yang masih bergulir di DPR.
Kementerian Pertanian sependapat dengan gagasan penetapan perubahan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui peraturan menteri keuangan karena sifat pelayanan yang…
Pemerintah bakal merevisi Peraturan Pemerintah No. 15/2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Belaku pada Kementerian Perhubungan.
Kenaikan harga komoditas minyak mentah hingga ke kisaran US$47 per barel membuat pemerintah optimistis hasil penerimaan negara bukan pajak atau PNBP akan ikut meningkat hingga…
Asosiasi Industri Karoseri Indonesia atau Askarindo belum menentukan sikap setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap UU No. 20/1997 tentang Penerimaan…
Menyusul Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga meminta agar nelayan, pembudidaya, dan petambak garam kecil tidak dikenai pungutan penerimaan negara…
Pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan karantina ikan 10% tahun ini dengan memperketat pengawasan lalu lintas ikan dan mempercepat pelayanan.…
Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mendesak penghapusan ketentuan pengenaaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) bongkar muat dari dan ke kapal yang diterbitkan…
Fraksi PKS di DPR meminta Presiden Joko Widodo dan pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab soal kenaikan tarif administrasi pengurusan surat kendaraan bermotor.
Fraksi PKS di DPR meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70/2016 tentang kenaikan pengurusan surat kendaraan bermotor. Menurut Fraksi PKS,…
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailu Huda mempertanyakan alasan pemerintah menaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor di kepolisian.…
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016. Di mana PP tersebut mengatur tarif…
Realisasi penerimaan negara bukan pajak dari subsektor perikanan Rp437 miliar, naik drastis setelah tahun lalu merosot ke posisi Rp79,1 miliar. Meskipun demikian, angka itu…