Pemerintah tengah merancang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) bagi perkebunan kelapa, seiring dengan pendalaman hilirisasi.

Kementerian Keuangan mulai menghitung potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor pasir laut yang baru-baru ini berlaku setelah 20 tahun vakum.

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan total kebutuhan material untuk diekspor diperkirakan mencapai 17,23 miliar meter kubik.

Kementerian Perindustrian disebut akan mendapatkan guyuran alokasi anggaran dari sebagian hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian ESDM.

Pemerintahan Prabowo Subianto bakal mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk PNBP Kemenkominfo, untuk membiayai sejumlah program prioritas.

Dividen BUMN 2025 ditargetkan Rp90 triliun, naik dari target 2024. BBRI, Pertamina, BMRI, TLKM masuk dalam daftar 10 besar penyumbang dividen terbesar BUMN.

Sektor sawit menyetorkan pajak Rp50,2 triliun dan bea keluar atas ekspor Rp6,1 triliun sepanjang 2023.

Predikat WDP ini merupakan sebuah penurunan setelah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam 7 tahun terakhir.

Presiden Joko Widodo menyampaikan secara resmi dokumen Nota Keuangan dan APBN 2025, yang dijalankan presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun pertamanya.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas bumi pada 2025 diperkirakan cenderung stagnan.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral dan batu bara atau minerba pada 2025 diperkirakan akan makin menyusut.

KKP melaporkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budidaya benih bening lobster (BBL) mencapai Rp3,60 miliar.

Pertamina telah memberikan kontribusi ke negara sebesar Rp304,7 triliun pada 2023 atau turun Rp2,5 triliun dibandingkan degan 2022.

Menko Marves Luhut Pandjaitan menginstruksikan komoditas mineral segera dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara

Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan tata kelola di sektor mineral dan batu bara.

Pada tahun 2025 Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp9,38 triliun