Upaya ini harus dilakukan mengingat penerimaan PNBP di sektor darat dan kereta api yang minim.

Kenaikan biaya PNBP dikhawatirkan membuat biaya logistik menjadi meningkat di tengah masih lemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Kemenhub membidik PNBP sektor angkutan laut, karena di masa pandemi Covid-19 dari KA dan udara yang bisa dikatakan hampir lumpuh.

Beleid ini adalah turunan dari Undang-Undang No.9/2018 tentang PNBP. Substansi beleid yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu mencakup tiga aspek. Berikut ini penjelasannya.

Bisnis, JAKARTA — Kewenangan Menteri Keuangan dalam tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) makin besar menyusul penambahan hak dalam rancangan peraturan pemerintah…

Ada empat rancangan beleid yang akan segera di terapkan, yakni RPP Keberatan, Keringanan dan Pengembalian, RPP Pengelolaan PNBP, RPP Tata Cara Penetapan Tarif PNBP dan RPP…

Dua RPP yang dimaksud adalah RPP Keberatan, Keringanan dan Pengembalian serta RPP Pengelolaan PNBP.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah melegalisasi penggunaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk keperluan belanja kementerian dan lembaga.

LMAN ditargetkan berkontribusi ke dalam PNBP pada tahun ini senilai Rp3,12 triliun. Nilai tersebut dinaikkan pada awal bulan ini oleh Kementerian Keuangan dari target sebelumnya…

Nilai ini diperoleh dari sejumlah optimalisasi aset properti yang berjumlah 33 aset properti milik negara dan dua kilang serta lapangan golf di Cirebon.

Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan masuknya investasi dan bergulirnya perekonomian dalam arti luas dari sekadar penerimaan penerimaan negara dari sektor migas.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2019, sedangkan atas Pengelolaan…

INSA mengklaim perusahaan pelayaran mengharapkan adanya keringanan atau relaksasi dari pemerintah terkait pembayaran PNBP dari sektor transportasi laut.

Realiasi PNBP Lelang hingga 8 Juni 2020 baru mencapai Rp162,98 miliar dari target Rp675 miliar pada tahun ini.

BPH Migas tidak memiliki wewenang untuk menyesuaikan tarif iuran niaga tersebut karena hal tersebut diatur oleh Kementerian Keuangan.

Rencana perumusan beleid ini bermula dari temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan BPH Migas Tahun Anggaran 2019.