Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perkara No. 4/PUU-XXI/2023 tentang pembatasan masa presiden selama dua periode.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ternyata mempunyai sikap sama dengan kalangan mahasiswa terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI menjadi tiga periode.rnrnPutra…

Gibran Rakabuming Raka mengatakan menolak masa jabatan presiden Indonesia menjadi tiga periode.

Presiden Joko Widodo menyentil menteri dan jajaran kabinetnya yang yang membahas tentang isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Jokowi…

Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan operasi politik oligarki partai politik dan istana untuk urusan bagi-bagi jatah elit politik. 

Pengamat politik Virdika Rizky Utama wacana penambahan masa jabatan menjadi 3 periode merupakan usulan oligarki.

Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode ternyata bukan keinginan Jokowi.

Ketua DPP Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menanggapi usulan sejumlah ketua umum partai politik terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebutkan bahwa Presiden Jokowi menolak wacana perpanjangan masa jabatannya menjadi 3 periode.

Wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode kembali menyeruak. Langkah ini dinilai sebagai kemunduran bagi reformasi, serta upaya melihat respons…

Mantan Ketua Mahkamah Konsitutusi (MK) Jimly Asshiddiqie menuturkan wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukan soal minat atau tidaknya Jokowi terkait hal tersebut.

Pemerintah menegaskan wacana Presiden Joko Widodo yang akan menjabat tiga periode tidak pernah dibahas oleh kabinet. Menkopolhukam Mahfud MD menyerahkan kewenangan tersebut…

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengaku sebagai pimpinan pihaknya belum pernah membicarakan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang menjadi polemik…

Wacana penambahan masa jabatan presiden muncul dari pertimbangan efektivitas dan efisiensi suatu pemerintahan.

Periode kepemimpinan kepala daerah yang melanjutkan jabatan sering membingungkan apabila sang pejabat akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan 7 tahun masa jabatan, kembali mencuat ke permukaan.