Banyak negara mulai memberlakukan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis dengan negara lain, yang berisiko pada krisis pangan.

Bapanas menyatakan aspek susut dan sisa pangan perlu mendapat perhatian khusus guna memastikan ketahanan pangan Indonesia.

Sejauh ini, food estate menunjukkan hasil minim karena banyak masalah dalam konteks produk pertanian, proses perencanaan, hingga pemanfaatan lahan.

Aturan lama menetapkan ketersediaan pangan adalah kondisi adanya pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan nasional, tidak mengutamakan impor.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyinggung soal masalah ketahanan pangan di sidang tahunan MPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jumat (16/8/2024).

Program swasembada pangan kembali menjadi sorotan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai 10 tahun menjabat.

Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lantas seperti apa realisasinya?

Penanaman jagung ini sangat bagus karena masyarakat memanfaatkan “lahan tidur” untuk perkebunan jagung.

Laju inflasi diproyeksi terjaga hingga akhir tahun, namun upaya pemerintah mengendalikan inflasi dihadapkan oleh ancaman krisis pangan.

Pandangan analis soal saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) hingga waktu tepat untuk pemerintah serius melakukan audit industri timah.

Sejumlah bahan pangan terpantau mengalami tren kenaikan harga seperti beras, bawang putih, cabai rawit merah, daging ayam dan telur.

Harga beras kembali naik mendekati titik tertinggi karena pembatasan produksi di sejumlah wilayah, mengantisipasi cuaca yang lebih kering akibat El Niño.

BMKG mengingatkan dampak perubahan iklim terhadap produksi padi RI yang bisa berisiko memicu krisis pangan.

Kalteng akan mengoptimalkan lahan rawa seluas 81.088 hektare dalam Program Upaya Khusus (Upsus) Optimasi Lahan dan Pompanisasi dari Kementerian Pertanian.

Dengan adanya proyeksi iklim jangka panjang, maka berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian dapat mengantisipasi dengan melakukan mitigasi dan adaptasi.

Subsidi pangan itu menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2024 sebesar Rp1 miliar.