Ketua Partai Hanura Oesman Sapta Odang melalui kuasa hukumnya meminta agar Badan Pengawas Pemilu mengawasi Komisi Pemilihan Umum yang menyuruhnya agar mundur sebagai pengurus…
Akhirnya Komisi Pemilihan Umum telah mengirim surat kepada Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO agar mundur dari pengurus jika ingin menjadi calon anggota…
JAKARTA — Syarat Komisi Pemilihan Umum yang mewajibkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah merangkap sebagai pengurus partai politik bakal menjadi pilihan dilematis bagi…
Komisi Pemilihan Umum sudah membuat kesepakatan terkait hasil tiga putusan pengadilan dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Ketua…
Nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) akhirnya masuk Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai peserta kontestasi politik Pemilu Legislatif (Pileg) 2019…
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan aparat pemerintahan desa untuk berhati-hati dalam manajemen anggaran agar tidak terjebak pada kasus…
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang kekeh maju sebagai calon senator meski Mahkamah Konstitusi melarang pengurus partai jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan…
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah merumuskan konsep dalam bentuk surat keputusan untuk memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sebagai senator.
Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan bahwa semua pihak harusnya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan anggota DPD tidak boleh diisi oleh pengurus…
Komisi Pemilihan Umum terus mencari cara terbaik menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan pengurus partai menjadi senator tanpa mengindahkan undang-undang.
JAKARTA ― Mahkamah Agung menyadari anggapan perbenturan kompetensi dengan Mahkamah Konstitusi kala mengadili perkara uji materi larangan pengurus partai politik mencalonkan…
Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang terkait norma pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah…
Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) soal uji pelarangan ketua umum partai menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan permohonan uji materil atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota Dewan Perwakilan…